LOMBOK TENGAH, MP – Wacana kenaikan gaji dewan yang sudah diusulkan saat ini dinilai mencederai dan melukai hati masyarakat. Yang mana saat ini tengah berlangsung pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan rakyat semakin sengsara. Sektor-sektor ekonomi nyaris lumpuh dan PAD Lombok Tengah tidak mencapai target. Demikian disampaikan Direktur Lombok timur Update Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik, M. Samsul Qomar.
Ditegaskan, jika betul Dewan mengusulkan kenaikan gaji mereka saat kondisi susah begini sama artinya mereka sedah melakukan pengkhinatan kepada rakyat dan konstituennya. Seharusnya dewan yang sudah memiliki gaji besar dan tunjangan serta pos-pos pendapatan lain meski beryukur bukan malah meminta gaji mereka dinaikkan. “Sekarang THP ( take home pay) 30 jutaan per orang, jika mereka reses ada Uang jalannya dan beberapa post. Saya tidak sebutkan karena sudah bukan rahasia umum lagi,” sebutnya.
Menurutnya, Gaji bisa saja naik tapi tidak sekarang saat ekonomi dunia sedang lemah, sedang lesu dan terpuruk. Kalau mau naik gaji ya kerja dulu dan buktikan ke konstutien hasil kerjanya.
“Apa yang sudah mereka lakukan sejak dilantik jadi dewan. Ini ujung-ujungnya minta naik gaji. Kan keterlaluan namanya. Saya minta dewan yang punya hati menolak usulan kenaikan ini. Nanti tahun 2023 usulkan setelah kinerja mereka kelihatan jika bisa dongkrak PAD dan pandemi ini mulai hilang pelan pelan,” usulnya.
Selain itu, pihaknya meminta TAPD untuk tidak meloloskan juga usulan ini. Kalau sampai lolos maka TAPD sudah melakukan persengkongkolan dengan dewan untuk mengkhianati rakyat. Pihaknya memohon agar Sekda menggunakan hati yang paling dalam saat menentukan anggaran 2021. “Jangan takut kalau diancam oknum dewan. Nanti kami rakyat yang bantu bapak. Tapi kalau sampai lolos usulan ini bapak TAPD bersama dewan memang berniat jahat memperkaya diri sendiri,” tegasnya.
Disampaikan, Kemarin pihaknya menyimak pidato nota keuangan Pak Bupati akan fokus pada rekonsiliasi pandemi dan pemulihan ini juga penting dibuka ke publik yang mana saja maksud bupati itu. “Kita akan pelajari nota keuangan APBD 2021 untuk dikaji kembali. Kita awasi betul pos-pos anggaran mana yang wajib dan kurang penting itu. Jadi, sakali lagi ditunda saja usulan kenaikan gaji dewan karena memang tidak mungkin dipaksakan. Justru akan membuat rakyat marah. Silahkan tunggu 2 sampai 3 tahun lagi anda semua kerja dulu ya baru minta upah naik,” pungkasnya. Iw
