LOMBOK – Terkait wacana pemerintah pusat memberikan perwira TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu direspons Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli.
Politikus PKS ini mengatakan, pemerintah seharusnya bisa fokus ke tenaga professional yang ahli dari kalangan sipil ketimbang menggunakan sumberdaya manusia dari militer, namun memang fakta sebelumnya dijabatan tertentu TNI Polri menduduki posisi-posisi tersebut.
Supli menyatakan untuk personel TNI dan Polri seharusnya lebih fokus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, sehingga wacana pemberian jabatan sipil kepada mereka takutnya malah membebani fungsi mereka.
“Kan jumlah rasio antara masyarakat dengan TNI dan Polri kan cukup jauh sehingga jangan kita ambil peran-peran yang sudah jadi tanggung jawab mereka kemudian dibebani tugas lainnya, fokus ke bidang mereka aja,” tegasnya.
Namun jika wacana tersebut akhirnya disetujui menurutnya masih perlu didiskusikan dahulu oleh semua pihak dan bagaimana dampaknya untuk kedepan.
Sementara itu setiap kementerian dan badan dalam internal mereka telah memiliki aturan tersendiri terkait pendidikan hingga kepada jenjang karir. Menurut dia hal ini perlu ditata jika TNI dan Polri tiba-tiba masuk menduduki posisi tertentu.
“Komisaris BUMN misalnya saya dengar dari kalangan artis kemudian juga jadi komisaris di perusahaan yang ini atau yang itu kan nggak menarik hal itu,” sentilnya. “Saran saya sih perlu ada kajian komperhensif, jangan buat kebijakan yang coba-coba begitu,” katanya. (*)
