Pabrik Singkong, Pemda Harus Getol Sosialisasi

LOMBOK – Pembangunan pabrik tepung tapioka di Pancor Dao, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah selesai dikerjakan. Sebentar lagi pabrik ini dikabarkan bakal beroperasi dengan membutuhkan banyak pekerja.

Anggota DPRD Lombok Tengah, H. Sidik Maulana menilai ada kelalaian dari pemerintah yang seharusnya menyiapkan hulu, dimana bahan baku singkong jenis tertentu untuk diolah masih belum ditanam oleh para petani , utamanya di utara.

“Sosialisasi di bawah belum terlihat getol dilakukan oleh Pemkab, kita berharap hulunya ini diatur dahulu biar merangsang minat petani untuk menanam singkong jenis tertentu ini,” katanya, Minggu (24/3/2024).

Disampaikannya, ide perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengatur operasional pabrik tepung tersebut yang sangat baik dalam jangka pendek, namun hal tersebut perlu diperhatikan jangan sampai perusahaan daerah yang telah dibuat malah justru tutup seperti sebelumnya. “Perlu ada penanggung jawab yang jelas biar semuanya berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu diketahui mayoritas masyarakat di Utara Lombok Tengah merupakan petani padi, sementara itu Sidik belum mengetahui secara detail bagaimana perhitungan pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan pabrik itu sebelumnya.

“Apakah melalui kajian startegis melibatkan situasi sekitar masyarakat terdekat. Ini kami belum tahu,” katanya.

Menurut Sidik, pemerintah daerah dapat melakukan promosi kepada masyarakat yang memiliki lahan atau kebun untuk menanam singkong untuk bahan baku nantinya.

“Di sini juga banyak kebun selain bisa ditanami buah juga bisa ditanami singkong, terutama di wilayah hutan kemasyarakatan (HKm). Kalau Pemkab melakukan itu malah lebih subur juga,” yakinnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata mengatakan untuk pabrik ini kapasitas produksi 10 ton per hari. Sementara soal tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 50 orang untuk mengoperasikan pabrik tersebut.

“Sementara itu kita buat UPT, kalau kita jadikan BUMD itu kita harus buat Perda lagi. Kalau memang gak ada yang kelola ya nggak jalan,” ungkapnya kepada media, Senin (4/3/2024)

Soal bahan baku, dirinya mengaku belum tersedia untuk saat ini. Ia berharap tahun ini dapat direalisasikan oleh Dinas Pertanian. “Kita dorong lewat pertanian, sementara untuk detail ada di Dinas Perdagangan ya,” tutupnya.(*)