Lombok Tengah — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan catatan kritis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna 14/9 dengan agenda penyampaian umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026. PKS menyoroti tajam ketimpangan antara kenaikan pendapatan dan belanja daerah yang dinilai tidak seimbang.
Juru Bicara Fraksi PKS, Tugabus Danarki Amanda menyampaikan, pendapatan daerah Lombok Tengah diproyeksikan hanya meningkat 5,15 persen atau bertambah Rp128,29 miliar. Angka ini membuat total pendapatan daerah bergeser dari Rp2,49 triliun menjadi Rp2,61 triliun. Sebaliknya, belanja daerah justru melonjak hingga 12 persen atau membengkak sebesar Rp299,77 miliar. Alhasil, total belanja daerah melejit menjadi Rp2,78 triliun. “Kenaikan belanja sekitar 12 persen ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan daerah,” tegas Tubagus.
PKS mengingatkan jajaran eksekutif agar kondisi ini menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi wajib menjaga kesehatan fiskal daerah untuk jangka menengah dan panjang.
Selain masalah ketimpangan belanja, PKS juga menuntut transparansi terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinaikkan secara drastis. Target PAD yang semula dipatok Rp67,43 miliar meroket tajam menjadi Rp602,15 miliar.
PKS mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terukur mengenai sumber tambahan PAD tersebut. Partai ini memperingatkan agar lonjakan target fiskal tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat. “Jangan sampai peningkatan PAD justru dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pungutan, sementara potensi ekonomi yang lebih besar belum tergarap secara maksimal,” tegasnya.
Meskipun memberikan rapor merah pada beberapa postur anggaran, PKS menyatakan tetap menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Namun, mereka menyertakan sejumlah rekomendasi strategis:
* Infrastruktur Jalan: PKS mengapresiasi tambahan anggaran modal jalan sebesar Rp73,06 miliar. Namun, karena dana tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh masalah jalan, PKS meminta penentuan skala prioritas dilakukan objektif berdasarkan tingkat kerusakan dan konektivitas ekonomi warga.
* Pendidikan: Keterbatasan fiskal diminta tidak menjadi alasan untuk memangkas mutu pendidikan. Anggaran harus tetap diarahkan pada kebutuhan dasar seperti sarana prasarana sekolah, kualitas pembelajaran, serta kesejahteraan guru.
* Soroti SILPA Nol Rupiah: PKS meminta penjelasan mendalam mengenai proyeksi SILPA tahun 2026 yang ditargetkan nol rupiah. Mereka memperingatkan agar target penyerapan yang dipaksakan di akhir tahun tidak membuat proyek dikerjakan tergesa-gesa sehingga menurunkan kualitas infrastruktur.
PKS menegaskan akan terus mengawal pembahasan anggaran ini secara ketat. Mereka berharap APBD Lombok Tengah tidak sekadar berakhir pada kesepakatan angka di atas kertas, melainkan melahirkan kebijakan yang dampaknya dirasakan 100 persen oleh masyarakat. (*)
