LOMBOK TENGAH – Puluhan petani di Lombok Tengah (Loteng) kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tahun ini. Hal itu karena nama para petani tiba-tiba hilang dari daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akibatnya mereka sekarang tidak lagi menerima bantuan pupuk subsidi. Padahal, mereka sedang membutuhkan pupuk untuk kebutuhan tanaman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid meminta Dinas Pertanian Loteng untuk turun segera mengatasi persoalan pupuk subsidi ini. Sebab, kasian masyarakat harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cukup tinggi. Terlebih lagi tanaman padi mereka sudah saatnya di pupuk.
“Kami minta Dinas Pertanian untuk segera mengatasi persoalan pupuk ini,” kata M. Tauhid, kemarin.
Ia menegaskan, ada 59 ribu ton pupuk bersubsidi akan digelontorkan pemerintah untuk 52 ribu hektar di musim tanam tahun ini. Namun untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, secara tekhnis warga harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Sehingga pihaknya berharap kepada dinas terkait untuk melakukan sosialisasi kepada warga terkait cara dan tekhnis pendistribusiannya.
“Informasinya ada aturan baru dari pemerintah untuk penyalurannya. Jadi, dinas terkait harus terus menerus melakukan sosialisasi supaya tidak terjadi miskomunikasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Diakuinya, persoalan kelangkaan pupuk subsidi ini kerap muncul saat musim tanam tiba. Pihaknya menekankan agar dari awal pendataan itu memang harus sudah diperbaiki. Karena banyak bermunculan data yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Misalnya, orang yang tidak memiliki lahan pertanian, justru dapat jatah pupuk subsidi.
“Ini penting untuk segera dilakukan perbaikan data. Jangan sampai permasalahan ini terus berlarut di tengah masyarakat. Saya tidak mau tahu, dinas pertanian harus segera menuntaskannya. Nanti kami akan pantau terus sudah sejauh mana persoalan ini mendapat atensi dari dinas,” pungkas politisi Gerindra ini. (red)
