Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menyampaikan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026) kemarin, menjadi momentum penting dalam memetakan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam pidatonya, Bupati Pathul Bahri merespons berbagai catatan kritis dan harapan dari seluruh fraksi di DPRD, mulai dari prioritas belanja modal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penanganan pengangguran dan kemiskinan. Menanggapi catatan Fraksi Partai Gerindra dan PPP yang menginginkan agar belanja modal untuk infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan lebih diutamakan daripada pembelian aset bergerak, Bupati menyatakan setuju. “Pemerintah daerah pada prinsipnya sepakat. Dalam penyusunan Ranperda APBD 2027, alokasi belanja modal pada sektor-sektor krusial menjadi bagian dari arah prioritas pembangunan,” ujar Pathul Bahri.
Ia menegaskan, pengalokasian anggaran untuk belanja aset bergerak dilakukan secara sangat selektif, efisien, dan semata-mata hanya untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan publik yang mendesak. Untuk menjaga kondisi jalan, pemerintah juga mengalokasikan pemeliharaan rutin sepanjang 162 kilometer setiap tahunnya hingga 2030.
Isu kemandirian fiskal menjadi sorotan tajam dari Fraksi Partai Demokrat dan PAN, mengingat tingkat ketergantungan Lombok Tengah terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) masih mencapai 74 persen atau sekitar Rp1,87 Triliun dari total belanja daerah Rp2,53 Triliun.
Menyikapi hal tersebut, Bupati mengakui kondisi struktural tersebut dan memaparkan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi PAD. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), BPHTB, hingga Opsen BBNKB. “Untuk menekan angka kebocoran, kami menerapkan digitalisasi pelaporan, memasang alat *Online Transaction Monitoring* (OTM) pada hotel dan restoran berpotensi besar, serta memasang *water meter* untuk pajak air tanah pada 30 titik,” jelasnya.
Pemerintah juga mengoptimalkan aplikasi *Mata Lapak* untuk kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak daerah tanpa membebani masyarakat. Tingginya angka pengangguran terbuka (TPT) dan ketimpangan akses kesehatan juga mendapat sorotan dari Fraksi PKS, PKB, dan PBR.
Bupati memaparkan strategi ketenagakerjaan komprehensif pada 2027, meliputi pelatihan vokasi bagi 272 pencari kerja, pemagangan dalam negeri, *job fair*, hingga optimalisasi aplikasi SIPADI untuk pelacakan alumni BLK. Layanan PEPADU PINTER juga akan dimaksimalkan sebagai pusat informasi lowongan kerja yang inklusif. Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan memutus rantai Tuberkulosis (TBC) melalui investigasi kontak dan skrining rutin.
Bupati juga meluruskan catatan terkait ketimpangan anggaran antara RSUD Praya (Rp110,46 Miliar) dan Puskesmas. Ia menjelaskan bahwa anggaran RSUD Praya sebagian besar bersumber dari pola PPK-BLUD yang berasal dari pendapatan jasa layanan rumah sakit itu sendiri, bukan mengambil jatah anggaran Puskesmas. Sementara di sektor pendidikan, target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditargetkan naik menjadi 7,05 tahun pada 2027. Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi 25 sekolah dari jenjang TK hingga SMP, serta memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa rentan putus sekolah dan disabilitas.
Menyikapi dinamika penurunan Dana Desa, Fraksi NasDem menyoroti pentingnya kemandirian desa. Bupati menyatakan akan menganggarkan peningkatan kapasitas bagi kepala desa baru, serta mendorong pemanfaatan aset desa, khususnya *tanah pecatu*, agar dikelola secara produktif untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).
Terkait wacana Pilkades Serentak, Bupati mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah akan mereview dan merevisi regulasi pelaksanaannya pada 2027. Hal ini sebagai penyesuaian terhadap perubahan UU Desa dan terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026, sembari menunggu Permendagri terbaru.
Menutup pidatonya, Bupati Lalu Pathul Bahri mengucapkan terima kasih atas catatan dan kritik dari DPRD. Ia berharap pembahasan tingkat Badan Anggaran (Banggar) ke depan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. “Kami berharap pembahasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mengantarkan Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis atau Masmirah,” tutupnya. (*)
