Lombok Tengah — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Senin 19/10).
Melalui Juru Bicara, Baiq Fatmawati, Fraksi Golkar menyatakan setuju agar Ranperda APBD TA 2027 dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah. Meski memberikan persetujuan pembahasan, fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.
Salah satu poin utama yang disoroti Fraksi Golkar adalah mengenai wacana pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Fraksi Golkar menegaskan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung wacana tersebut. Namun, Golkar mengingatkan Pemkab Lombok Tengah agar landasan berpikir utama dalam penganggaran tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat.
“Hal yang paling utama dan prioritas menjadi landasan berpikir kita bersama adalah rencana pembangunan yang bersifat sangat prioritas strategis dan unggulan yang membawa dampak peningkatan ekonomi, yaitu kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih,” tegasnya.
Golkar menilai bahwa kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, serta jalan dan irigasi merupakan kebutuhan harian masyarakat yang sifatnya mendesak, bukan kebutuhan mingguan, bulanan, atau tahunan. Masukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bijaksana bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di daerah berjuluk Tatats Tuhu Trasna.
Fraksi Golkar juga menanggapi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Tengah Tahun 2027 yang mengusung tema “Penguatan Transformasi Masmirah” dengan menetapkan lima prioritas pembangunan, yaitu:
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
- Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
- Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Menurut Fraksi Golkar, kelima prioritas tersebut sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun, fraksi mengingatkan agar prioritas pembangunan tersebut benar-benar diwujudkan secara nyata dan tidak sekadar menjadi pemanis di atas kertas.
“Yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan prioritas tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan tidak sekadar sebagai slogan pemanis harapan, namun mampu diwujudkan sebagai persembahan terbaik bagi masyarakat Lombok Tengah,” lanjut pernyataan tersebut.
Dengan pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, Golkar berharap tidak ada lagi warga Lombok Tengah yang menjadi penonton di daerah sendiri karena kalah bersaing. Fraksi juga menekankan pentingnya menempatkan pejabat birokrasi sesuai keahliannya, menghapus kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan maupun timur dan barat, serta menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Di samping pembahasan APBD, Fraksi Partai Golkar turut menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Fraksi berharap cita-cita pembangunan MASMIRAH dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Lombok Tengah. (*)
