Lombok Tengah — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah mewanti-wanti Pemerintah Daerah agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 tidak habis hanya untuk membiayai operasional birokrasi.
Pemandangan umum fraksi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya pada Senin (19/10/2026).
“Kami tentu tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang untuk belanja pembangunan masyarakat semakin menipis,” tegas Juru Bicara Fraksi PPP, Muhammad Najib Daud.
Fraksi PPP menekankan agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik secara berkelanjutan. Terdapat tiga poin catatan utama yang disampaikan:
- Perbandingan Belanja Birokrasi vs Belanja Publik: Pemda diminta menyajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dengan belanja yang menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.
- Fokus Pembangunan Infrastruktur: Pemda didorong untuk memprioritaskan perbaikan jalan, jaringan sarana publik, serta saluran irigasi guna menunjang sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas warga.
- Transparansi APBD Berimbang: Mengingat struktur RAPBD TA 2027 berada dalam posisi berimbang, Pemda diminta menjelaskan secara rinci estimasi target pendapatan serta efisiensi belanja tender dan belanja pegawai.
Selain pembahasan anggaran, Fraksi PPP juga memberikan sorotan khusus terhadap sejumlah momen penting yang mewarnai Kabupaten Lombok Tengah sepanjang bulan Oktober 2026:
- Kesuksesan MotoGP Mandalika: Gelaran MotoGP Mandalika pada 9–11 Oktober 2026 dinilai sukses membanggakan Indonesia di kancah internasional.
- HUT Lombok Tengah ke-81: Peringatan hari jadi kabupaten pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi pendorong kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga.
- Duka Atas Wafatnya Ulama Kharismatik: Ucapan duka cita mendalam disampaikan atas berpulangnya Tuan Guru sepuh TGH. Lalu Muhammad Turmudzi Badarudin pada 15 Oktober 2026.
- Pilkades Serentak: Menjelang Pilkades serentak pada 29 Oktober 2026, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan di atas perbedaan pilihan.
Meski memberikan catatan kritikal, Fraksi PPP menyatakan sepakat untuk melanjutkan Ranperda APBD TA 2027 ke tahapan pembahasan selanjutnya bersama Pemerintah Daerah. (*)
