LOMBOK TENGAH — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Dalam penyampaian resminya, Juru Bicara Fraksi Baiq Fatmah menyampaikan, Fraksi Demokrat menyoroti ketimpangan postur anggaran yang memicu defisit struktural, penanganan darurat musibah kebakaran Desa Adat Sade, penanganan siaga darurat kekeringan di lima kecamatan, hingga ironi kemiskinan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Fraksi Demokrat mencermati adanya kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp 128,29 miliar, dari semula Rp 2,49 triliun menjadi Rp 2,61 triliun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 67,43 miliar turut mendapatkan apresiasi.
Namun, Demokrat memberikan catatan kritis lantaran alokasi belanja daerah justru melonjak jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp 299,77 miliar. Lonjakan belanja ini memicu timbulnya defisit struktural sebesar Rp 163,29 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemda terpaksa mengandalkan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025 hasil audit BPK-RI serta rencana pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp 18 miliar.
Selain itu, penurunan pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar Rp 17,38 miliar dinilai sebagai peringatan agar Pemda Lombok Tengah tidak terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif dan dana perimbangan pusat.
Merespons musibah kebakaran hebat yang melanda ikon wisata budaya Desa Adat Sade, Fraksi Demokrat mendesak Pemda Lombok Tengah tidak tinggal diam menunggu birokrasi penyusunan masterplan dari kementerian pusat. Hangusnya puluhan rumah adat dan toko seni UMKM dinilai telah melumpuhkan ekonomi masyarakat adat setempat.
Demokrat mendesak Pemda segera melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyalurkan bantuan tunai darurat bagi para perajin tenun kain Sasak.
”Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata juga harus menyusun skema alokasi khusus dalam APBD Perubahan untuk rekonstruksi fisik bangunan komunal adat yang mengedepankan aspek keselamatan kebakaran (fire safety system) tanpa merusak nilai estetika keaslian budaya Sade,” tegas Baiq Fatmah.
Ancaman krisis ekologis berupa status Siaga Darurat Kekeringan di wilayah Lombok Tengah bagian selatan juga menjadi perhatian serius. Sedikitnya lima kecamatan mengalami kelangkaan air bersih yang ekstrem, mematikan sektor pertanian subak, dan berpotensi memicu konflik sosial.
Guna mengatasi hal tersebut, Fraksi Demokrat meminta Pemda berani merealokasi anggaran belanja aparatur yang kurang mendesak untuk dialihkan ke Dinas Perkim dan BPBD guna memperluas distribusi tangki air bersih.
Untuk jangka panjang, Pemda diminta menganggarkan pembuatan sumur bor dalam berbasis komunitas serta instalasi pengolahan air limbah domestik.
Di sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur, Fraksi Demokrat menyentil kontrasnya kemegahan KEK Mandalika dan ajang MotoGP dengan realitas kemiskinan desa penyangga sekitar yang belum merasakan dampak ekonomi secara maksimal (trickle-down effect). Praktik pungutan liar (pungli) akomodasi dan tempat wisata juga diminta untuk diberantas tegas.
Sementara itu, Demokrat menyatakan mendukung penuh kebijakan Pemda yang menambah alokasi belanja modal jalan menjadi Rp 73,64 miliar serta pemenuhan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial (JKN & BPJS Ketenagakerjaan) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Namun, Demokrat memberi catatan agar penentuan perbaikan ruas jalan diawasi ketat oleh Inspektorat dan mengutamakan jalur distribusi ekonomi serta akses evakuasi bencana, bukan karena tekanan politik kelompok tertentu. (*)
