LOMBOK TENGAH – Tiga anggota DPRD perwakilan Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengadakan pertemuan dengan kelompok pemuda di kecamatan setempat. Pertemuan itu dilakukan berawal dari keluhan salah seorang warga Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, terkait layanan di RSUD Praya.
Pada kesempatan itu, tiga orang DPRD yang terdiri dari anggota Komisi IV DPRD Loteng, Hermandi, anggota Komisi III, H Suhaidi dan Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi mendengarkan secara langsung keluhan dan curhatan masyarakat setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Hermandi dalam hal itu menyampaikan hasil monev-nya ke RSUD Praya dan puskesmas. Di mana, dalam temuannya di lapangan memang memperlihatkan masih lemahnya layanan publik dari pemerintah di bidang kesehatan.
“Situasi di dalam manajemen bidang layanan kesehatan ini memang bermasalah. Kami temukan ada masalah di kelompok-kelompok di nakes yang sebenarnya tidak berkaitan dengan layanan, tapi malah imbasnya ke sana,” kata Hermandi, kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menjelaskan, manajerial dalam bidang-bidang pemerintahan memang masih jauh dari yang diharapkan. Menurutnya, bagaimana mau membentuk layanan yang baik jika manajemen tidak baik. Sebab ini berkaitan dengan layanan publik dan terkait dengan kemampuan leadership terhadap SDM yang dipimpinnya.
“Ini sudah berlangsung lama dan sepertinya tidak selesai-selesai,” sesalnya.
Anggota Komisi III DPRD, H. Suhaidi juga menyampaikan hal yang sama. Ia menilai, persoalan ini buntut dari belum optimalnya pelayanan dan tidak terbukanya pemerintah terhadap pekerjaan mereka sendiri.
“Kami melihat seperti ada selisih yang tidak terdeteksi. Misalnya terkait NJOP, ini kan nanti akan berkaitan dengan PAD. Belum lagi PDAM, suntik modal Rp 87 miliyar cuma dapat PAD Rp 112 juta,” tegasnya.
“Kami sepakat untuk menjadikan keluhan masyarakat ini sebagai bahan untuk evaluasi perbaikan ke pemerintah,” tandasnya.
Di penghujung acara, ketiga anggota DPRD tersebut juga bersepakat untuk menjadikan pertemuan dan diskusi semacam itu sebagai agenda rutin berkala. Sebab, kegiatan-kegiatan seperti itu dapat menjadi salah satu forum terbuka untuk masyarakat Praya Tengah berdialog langsung dengan perwakilannya di parlemen. (*)
