Lombok Tengah – Puluhan perwakilan operator SIKS NG Desa dan Kelurahan se Lombok Tengah (Loteng), mendatangi kantor DPRD Loteng.
Kedatangan puluhan perwakilan operator SIKS NG se Loteng tersebut, guna mengadukan nasib mereka, yang sampai saat ini masih belum bisa masuk tes sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kedatangan mereka langsung di terima wakil ketua komisi IV Wirman Hamzani dan anggota seperti Hermandi.
Sekretaris Forum Operator SIKS NG Desa dan Kelurahan Loteng Abdul Rahman mengatakan, kedatangannya bersama para perwakilan operator SIKS NG Desa dan Kelurahan se Loteng, guna mengadukan nasib mereka, yang sampai saat ini belum bisa mengikuti Tes untuk diangkat sebagai P3K.
“Kami selaku operator bekerja untuk pembangunan Loteng, sama dengan para honorer yang diberikan kesempatan ikut tes agar bisa diangkat jadi P3K, lalu apa beda kami dengan mereka, yang sama sama bekerja untuk daerah sendiri,” tanyanya, Kamis (18/10).
Bicara persyaratan lanjutnya, operator SIKS NG Desa dan kelurahan sudah terpenuhi. Sebab para operator mulai bekerja sebagai honorer, terhitung dari tahun 2019-2020, mengantongi SK Bupati dan seterusnya. Termasuk beberapa persyaratan yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Sosial, juga sudah dipenuhi, namun masih saja belum diperhatikan.
“Persyaratan ini itu, sesuai permintaan untuk bisa diangkat jadi P3K sudah kita penuhi, tapi sama saja tidak diangkat, makanya hari ini kami bersama perwakilan operator SIKS NG mengadukan nasibnya ke Dewan,” katanya.
Sementara itu ketua Forum operator SIKS NG Desa dan Kelurahan Loteng Multazam mengaku, bicara beban kerja operator sangatlah berat, namun demi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, semua dikerjakan hingga tuntas.
“Soal data yang di butuhkan Kabupaten, itu semua hasil kerja operator, dan kami di bawah bekerja tanpa mengenal lelah, demi tugas yang dibebankan, namun apa ketika ada pembukaan P3K, kami tidak diberikan kesempatan ikut tes,” katanya.
Sedangkan bicara gaji, Operator SIKS NG Desa dan Kelurahan, hanya menerima Rp 300 ribu perbulannya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban tugas yang diberikan.
Sedangkan di sisi lain, kebutuhan keluarga akan ekonomi semakin banyak, seiring dengan itu, sehingga pihaknya bersama para operator, berharap bisa diikutkan masuk dalam daftar tes perekrutan P3K.
Sementara itu wakil ketua Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani mengatakan, dari keterangan para Operator SIKS NG Desa dan Kelurahan, pihaknya sangat tersentuh. Apalagi mereka itu punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan mereka.
Sedangkan di sisi lain, beban tugas yang mereka kerjakan cukup banyak dan honor yang mereka terima tidak sebanding dengan beban tugas.
“Soal input data itu bukan pekerjaan ringan dan butuh biaya, jika mengandalkan honor senilai Rp 300, saya yakin untuk input data saja tidak cukup, belum lagi kebutuhan keluarga mereka, keberadaan para operator ini harus kita perhatikan,” tegasnya.
Selanjutnya, untuk menanggapi tuntutan mereka, Insyallah pada tanggal 28 Oktober mendatang, pihaknya akan bertemu dengan Dinas terkait, terutama dengan DPMD dan Dinas Sosial.
“Pertemuan lanjutan kita jadwalkan lagi, nanti kami akan mengundang Dinas terkait, seperti DPMD dan Sosial, untuk kita mintai keterangan, kenapa para Honorer SIKS NG, tidak bisa masuk tes P3K,” tutupnya. (*)
