LOMBOK TENGAH, MP – Pansus DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memanggil tiga unsur lembaga perangkat kerja Pemda Loteng yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Pol PP, dan BPBD Loteng, pada Senin (13/07), terkait berbagai informasi lanjutan Covid-19. Hadir memenuhi panggilan yaitu Kadis Dishub H Supardan, Kasat Pol PP HL. Aknal Apandi, dan Plt. Kepala BPBD, Murdi, AP. Ketiganya diminta untuk menjelaskan gambaran postur anggaran yang dikelola pada Covid-19 dan pelaksanaan kegiatannya.
“Kami mengajukan usulan sebanyak empat kali dengan angka Rp. 1,97 miliar tapi itu tidak untuk Covid saja. BPBD juga menggunakan dana itu untuk penanganan banjir beberapa waktu lalu di 4 kecamatan dan 9 desa,” terang Murdi.
Ketika di tanya tentang kondisi logistik saat ini, Murdi merincikan bahwa BPBD punya stok APD, sembako, handsanitizer, dan peralatan terkait lainnya yang di dapat dari bantuan di luar pemda. Sedangkan tandon air, peralatan kebutuhan rumah tangga, dan lainnya itu bersumber dari pengadaan barang. “Tapi mengenai kesiapan SDM kami memang kekurangan yang punya klasifikasi khusus kebencanaan, terutama untuk bencana-bencana dengan kasus khusus. Selama ini kami berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai SDM dengan keahlian seperti yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini Murdi membantah keterangan Dinas Tenagakerja pada rapat minggu lalu yang mengatakan bahwa Disnaker bukan bagian dari Satlak Gugus Tugas, “itu salah, semua OPD dan perangkat pemerintah lainnya adalah bagian dari Gugus Tugas. Ini sesuai SK Bupati, disitu disebutkan lengkap,” kata Murdi.
Pada kesempatan selanjutnya, Dinas Perhubungan menyampaikan perihal jumlah anggaran terkait yang dikelola terkait pandemi ini sebanyak Rp. 601 juta. Dijelaskan oleh Kadis Supardan, bahwa tugas Dishub berkisar di pintu- pintu masuk arus luar seperti bandara dan pelabuhan. “Tugas dishub adalah pengawalan, penjemputan pasien, dan tentunya piket 24 jam,” papar Supardan.
Selain bandara dan pelabuhan, dishub juga menyiagakan personilnya di RMI dan melakukan patrolipatroli. alaupun tidak memberi dana makan minum, namun untuk kegiatan itu dishub memberi honor perbulan kepada petugasnya, yaitu 1 juta untuk koordinator, 950 ribu untuk komandan regu, dan 900 ribu per anggotanya.
Hal yang cukup berbeda disampaikan oleh Kasat Pol PP,H L Aknal Apandi. Bertugas di operasi keamanan dan pengawasan, honor anggotanya hanya Rp. 250 ribu untuk yang standby di desa-desa, tanpa makan minum.
Sedangkan yang piket di kantor kabupaten mendapat makan minum tanpa honor. “Anggaran makan minum
kami memang di pangkas, total Rp.1,5 milir anggaran Pol PP semua untuk refocusing. Anggota yang bertugas di desa-desa sebanyak 299 orang dan yang siaga di kabupaten berjumlah 149 orang,” kata Aknal. Ia menjelaskan dana selama Covid di periode April – Juni ini Rp. 585 juta, semua habis untuk operasional termasuk honor.
Lewat rapat ini, Aknal meminta agar dana di Bulan Desember jangan di pangkas sebab akan ada pilkada sebab tingkat kesiagaan lembaganya pasti tinggi.
Ini dibantah oleh pansus bahwa urusan pilkada itu domain pusat. “Harusnya kita berpikir pilkades, ini urusan pemda. Bagaimana kelanjutannya?” cetus Suhaimi.
Pansus mempertanyakan kesiapan pemda untuk melaksanakan pilkades. Termasuk kesigapannya menyesuaikan dengan situasi pandemi. “Ini penting, pemda jangan berpikir situasi normal. Sampai sekarang kepastiannya saja belum ada, ini pemda seperti masih meraba-raba. Harus di ingat bahwa jumlah TPS untuk pilkades ini lebih diperbanyak,” tandasnya. (wan)
