LOMBOK TENGAH, MP – Sejarah Kepemimpinan Lombok Tengah dari periode ke periode dikumandangkan saat Upacara peringatan hari jadi Lombok Tengah Ke-74 yang bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2019. Bupati Lombok tengah HM. Suhaili, FT, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, Sekda Loteng, HM. Nursiah, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, Kepala Kemenag Loteng, H. jalalussayuthi, jajaran OPD lingkup Kabuapten Loteng, gabungan TNI/Polri, Camat Se- Loteng, dan pelajar.upacara berlangsung di Kantor Bupati Loteng yang baru, Desa Puyung Kecamatan Jonggat Pada selasa 915/10.
Rangkaian upacara meliputi penghormatan kepada lambang Kabupaten Loteng, pembacaan Pancasila oleh Inspektur upacara, HM. Suhaili, FT, pembacaan UUD 1945 oleh ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, pembacaan do’a oleh kepala Kemenag Loteng, H. jalalussayuthi, pembacaan sejarah Kabupaten Loteng oleh Lurah Tiwu Galih, L. Khaerul Rizal, pelepasan balon udara, launching beberapa aplikasi, penyerahan 3 unit Tossa oleh pegadaian, dan penyerahan bantuan kepada ratusan anak yatim.
Capaian yang diraih dalam pembangunan Lombok tengah saat ini tentu tidak terepas dari peran perjuangan pemimpin dari periode ke periode. Oleh karenanya, untuk mengenang jasa perjuangan para pemimpin yang sudah berkiprah untuk Loteng, saat upacara peringatan HUT Loteng Ke- 74, Lurah Tiwugalih dengan suara lantang membacakan sejarah kepemimpinan Lombok Tengah dari Periode ke Periode. Berikut kutipan sejarah kepemimpinan Lombok tengah dari tahun 1945 sampai sekarang.
Dalam usia 74 tahun, perjalanan Kabupaten Lombok Tengah telah menempuh rentang tiga zaman, yakni zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Dalam tiga zaman pemerintahan tersebut, daerah bermottokan Tatas Tuhu Trasna ini telah dipimpin oleh 9 orang Kepala Daerah/Bupati – Wakil Bupati. Figur Bupati pada setiap zaman pemerintahan dipengaruhi oleh motivasi politik dan ketentuan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang berlaku pada masing-masing zaman. Oleh karena itu, figur Bupati-Wakil Bupati bisa dikatakan mewakili peradaban manusia pada zamannya.
Selama dua dekade masa kekuasaan, Rezim Orde Lama telah memberlakukan beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah, yakni : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1057, Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Berpijak pada ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut, sepertinya telah melegitimasi praktek kekuasaan Rezim Orde Lama ketika memberlakukan apa yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpim dalam sistem pemerintahannya. Kebijakan ini sangat dimungkinkan atas kondisi politik dan keamanan pada zaman itu. Pada saat itu, sistem rekruitmen kepala daerah dilakukan melalui proses pengangkatan oleh pejabat Pemerintah pusat. Menariknya, figur para Bupati yang diangkat adalah dari kalangan putra daerah, mulai dari Kepala Pemerintahan Daerah Setempat – Lombok Tengah, dijabat oleh Lalu Srinata (1945-1946).
Bupati pertama L. Srinata (1945-1946) Mula-mula L. Wira Said (mendiang ayahanda Lalu Srinata), lebih dahulu memegang jabatan sebagai Kepala Distrik Jonggat. Berkat pendidikan yang dimiliki, Lalu Srinata kemudian diangkat oleh pihak kontelir (sebutan bagi penjajah) menjadi Kepala Distrik Jonggat pada 1932 – 1945, menggantikan kedudukan sang ayah. Ini menjadi awal perjalanan karier Lalu Srinata di dunia birokrasi pemerintahan. Pada awal masa kemerdekaan Negara RI, karier Lalu Srinata semakin meningkat, setelah diangkat menjadi Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah pada 15 Oktober 1945 sampai 1946. Pada waktu itu, wilayah administratif Pemerintahan Daerah Lombok Tengah terdiri dari empat kedistrikan, yakni Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Distrik Jonggat.
Bupati L. Wirentanus (1946-1959 Setelah Lalu Srinata, Lombok Tengah kemudian dipimpin oleh Lalu Wirentanus alias Haji Hasyim atau biasa disapa Datu Tuan (1946 – 1959). Pada masa ini dilakukan pembagian wilayah Lombok Tengah dengan Lombok Timur. Persatuaan dan Kesatuan diantara semua elemen masyarakat merupakan salah satu titik berat atau fokus pemerintahan Lalu Wirentanus disamping masalah keamanan.
Bupati M. Sanusi (1960-1964) Pemerintahan Lalu Wirentanus dilanjutkan oleh M. Sanusi (1960 -1964) selaku Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah. Naiknya M. Sanusi sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah melalui pemilihan di DPRD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain meneruskan beberapa kebijakan pendahulunya, M. Sanusi juga melakukan berbagai upaya pembangunan agar masyarakat daerah ini lebih sejahtera. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat pada saat itu adalah air untuk pengairan maka dibangunlah Waduk yang ada di desa Muncan, Kecamatan Kopang. Wilayah Administratif Lombok Tengah pada masa ini tetap empat Distrik, diantaranya, Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Jonggat.
Bupati Drs. H.L. Sri Gde (1964-1979) Kepemimpinan M. Sanusi berakhir pada tahun 1964 dan dilanjutkan oleh salah satu putra terbaik Lombok Tengah, yaitu Drs. Lalu Sri Gede. Fokus pembangunan pada masa pemerintahan ini adalah memperluas infrastruktur jalan yang ada di kota Praya dan beberapa wilayah lainnya. Maklum, pada saat itu, infrastruktur jalan yang ada di Kota Praya sangat sempit. Pembangunan infrastruktur jalan diimbangi dengan pembangunan perkampungan yang salah satunya adalah Kampung Kauman. Pemerintahan Drs. Lalu Sri Gde berakhir pada tahun 1979.
Bupati Parwoto Wp (1979-1989) Setelah Drs. H. Lalu Sri Gde, Pemerintahan dilanjutkan oleh Letkol. C. Parwoto WP untuk periode 1979 – 1989. Untuk pertamakalinya, Lombok Tengah dipimpin oleh seorang TNI. Pada masa Pemerintahan Parwoto WP inilah mulai ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Lombok Tengah. Bersamaan dengan itu, perencanaan pembangunan pun dilakukan. Sistem Gogo Rancah yang sangat terkenal itu, mulai diterapkan pada masa pemerintahan ini. Melihat kondisi sebagian besar lahan di Lombok Tengah dalam keadaan kering, maka dibangunlah Waduk atau Bendungan Batujai. Tata ruang kota Praya juga sudah mulai direncanakan. Selain itu, ide pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah mulai pada masa periode pemerintahan ini.
Bupati Letkol Purn H.Irham (1989-1999) Kepemimpinan Letkol. C. Parwoto WP berakhir tahun 1989 yang dilanjutkan oleh Kol. (Purn) H. Ircham dari kalangan TNI juga. Kol. (Purn.) Ircham memimpin Lombok Tengah untuk periode 1989 – 1999. Disamping melanjutkan kegiatan pembangunan periode bupati sebelumnya, pada masa inilah lahan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang ada di Tanak Awu, Kecamatan Pujut dilakukan pembebasan. Sistem Gogo Rancah untuk mengimbangi tanah yang kering di wilayah Selatan tetap diterapkan.
Bupati H.L. Suhaimi (1999-2004) Habis masa pemerintahan Kol. (Purn). H. Ircham dilanjutkan oleh Drs. H. Lalu Suhaimi dari kalangan sipil yang diangkat melalui DPRD. Pada masa inilah pemekaran wilayah dilakukan sehingga menjadi 12 kecamatan seperti sekarang ini. Kecamatan yang baru hasil pemekaran pada masa Drs. H. Lalu Suhaimi, diantaranya, Kecamatan Praya Tengah, kecamatan dan Praya Barat Daya. Selain pemekaran wilayah, Drs. H. Lalu Suhaimi juga memindahkan terminal yang ada di Kota Praya ke Renteng, Kecamatan Praya. Hal ini seiring dengan pengembangan usaha perdagangan di Kota Praya. Selain terminal Renteng, Bupati Drs. H. Lalu Suhaimi juga membangun Kompleks Pertokoan Praya dan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Praya. Drs. H. Lalu Suhaimi menjadi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah sampai Tahun 2004.
Perode H.L.Wiratmaja – H.L.Suprayatno, Periode Kepemimpinan Lombok Tengah selanjutnya dibawah pasangan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, S.H., M.BA., M.M. Untuk pertama kalinya pasangan Pemimpin Lombok Tengah ini dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Bumi Tatas Tuhu Trasna. Pada masa kepemimpinan H. Lalu Wiratmaja atau Mamiq Ngoh inilah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Kepemimpinan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, S.H., M.BA., M.M hanya satu periode yaitu dari tahun 2004 – 2010.
H. Moh. Suhaili FT, S.H – Drs. H. Lalu Normal Suzana, Untuk periode 2010 – 2015, Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh pasangan H. Moh. Suhaili FT, S.H – Drs. H. Lalu Normal Suzana yang juga dipilih secara langsung. Pasangan Bupati dan Wakil bupati ini dilantik pada tanggal 27 November 2010. Pasangan yang terkenal dengan Jargon Maiq Meres ini ingin mewujudkan tatanan masyarakat Lombok Tengah yang Bersatu : Beriman, Sejahtera dan Bermutu ( BERSATU ). Sedangkan Misinya, diantaranya : Meningkatkan kesadaran hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dengan menghormati keberagaman dan HAM; Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta pengarasutamaan gender; Mendorong kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahtraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara adil dan transparan; Meningkatkan iklim investasi yg lebih kondusif dan menumbuh-kembangkan wirausaha dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup; Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yg baik (good governance) berbasis keterbukaan dan keadilan; Meningkatkan pelaksanaan otonomi desa berbasis kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.
Bupati Drs.H.M.Suhaili FT – H.L.Pathul Bahri, S.IP (2017-2021), Setelah kepemimpinan H.M.Suhaili FT dan Drs. H.L.Normal Suzana berakhir dilanjutkan dengan kepemimpinan H.M.Suhaili-Pathul Bahri SIP. Wajah lama masih menghiasi era kepemimpinan ini dimana H.M.Suhaili FT terpilih kembali menjadi Bupati untuk kedua kalinya namun kali ini berpasangan dengan L.Panggil Bahri sementara H.L.Normal Suzana kembali berkarir di ASN (PNS). Era ini melanjutkan program sebelumnya dan membagi Lombok Tengah menjadi 3 kawasan (zona) pengembangan yakni Zona Utara atau yang dinamai Zona Aik Mneng (Air Jernih) terdiri dari 4 kecamatan, Batukliang Utara, Batukliang, Pringgarata, Kopang. Zona ini dikatakan Aik Mneng sesuai filosofi wilayahnya atau karakteristik kawasan yakni wilayah yang memiliki produksi air yang melimpah sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan.
Zona Tengah (Tunjung Tilah) yang terdiri dari 4 kecamatan yakni Jonggat, Janapria, Praya dan Praya Tengah adalah kawasan industri dan perdagangan serta pusat pemerintahan. Zona Selatan terdiri dari Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya merupakan kawasan pariwisata dan perikanan. Kawasan ini memiliki panjang pantai dari ujung timur hingga ujung barat perbatasan dengan Lombok Barat sekitar 87 kilometer lebih.
Titik tekan dari Paket Suhaili Panggul adalah pariwisata dengan berhasil menyulap kawasan ini menjadi kawasan pariwisata terpadu yang telah ditetapkan menjadi Kawasan KEK Mandalika oleh Presiden SBY dimana ITDC sebuah perusahaan plat merah dipercaya mengelola KEK Mandalika itu. Keberhasilan yang paling spektakuler adalah berhasil membujuk Dorna Perusahaan asal Prancis yang selama ini mengurusi penyelenggaraan Moto GP untuk membangun sirkuit di KEK Mandalika. (ces)
