LOMBOK TENGAH, MP – Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa-Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Dr. Azhari, SH, MH meresmikan desa wisata budaya dan tenun Batujai di Dusun Mengilok Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Acara peresmian tersebut dihadiri, Asisten I Sekda Loteng, Ir. HL. Moh Amin, MM Sekda Loteng, HM. Nursiah, S.Sos,M.Si. Kadis Budpar, HL. Putria, General Affair ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, Insan Pariwisata Indonesia (IPI), tokoh adat dan tokoh masyarakat, Senin (14/01) kemarin.
Kepala DPMPD-Dukcapil NTB, Azhari dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional dan provinsi serta kabupaten menginplementasikan kepala desa untuk melakukan kebijakan nasional sesuai yang dipahami bersama, bahwa terdapat nawacita presiden dalam membangun mulai dari daerah pinggiran dan desa. “Hal ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2015 sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” katanya.
Dikatakannya, kebijakan ini merupakan hal yang luar biasa untuk membangun desa. Dimana pada tahun 2018 lalu, Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah sekitar Rp 980 miliar dan pada tahun 2019 akan ada penambahan menjadi Rp 1,181 triliun. “Tahun ini DD mengalami peningkatan 20 persen. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap kemakmuran rakyat dan untuk memprioritaskan kemajuan yang ada di desa,” ujarnya.
Dijelaskannya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam melakukan pembangunan di desa, diantaranya Permendagri nomor 15 dan 16 serta Permendes nomor 18. Selain itu juga pemerintah akan mengutamakan BUMDes, dimana jalur ekonomi untuk kemakmuran masyarakat akan dikelola di BUMDes tersebut. “Pemda Loteng juga telah mengeluarkan Perbup tentang interpensi DD minimal 10-20 persen. Sehingga kita harapkan semua potensi yang ada di desa akan dikelola oleh BUMDes,” terangnya.
Selain itu juga, akan ada kebijakan-kebijakan dari provinsi. Dimana sejak tahun 2018 APBDP telah menggelontorkan anggaran untuk penguatan BUMDes sekitar Rp 100 juta per desa. Dimana pada tahun 2018 lalu, sekitar 32 desa dijadikan desa percontohan dalam pengelolaan DD yang terdiri dari 2 BUMDes Mas dan 20 BUMDes. “Insya Allah kedepan akan kita tingkatkan menjadi 100 desa. Hal ini sesuai MoU dengan bupati se NTB, supaya 995 desa di NTB bisa mendapatkan permodalan BUMDes,” jelasnya.
Kemudian terkait dengan keberadaan desa wisata Batujai, pihaknya berharap Pemda Loteng segera memberikan SK. Karena saat ini dari data yang ada, SK yang sudah dikeluarkan bupati sebanyak 24 desa. Karena dengan adanya SK tersebut, akan berimplikasi terhadap program-program yang akan dijalankan. “Kita berharap Bupati Loteng segera mengeluarkan SK untuk desa wisata Batujai,” paparnya.
Ia juga berharap pihak ITDC memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Agar mahasiswa yang ada di desa bisa dimanfaatkan peran dan fungsionalnya. “Mari kita berdayakan masyarakat yang memiliki SDM tinggi untuk diikut sertakan dalam pengembangan pariwisata di daerah ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Loteng yang diwakili Assisten I, HL Moh Amin mengatakan, saat ini Pemda Loteng fokus untuk menjadikan daerah ini sebagai kawasan pariwisata. Disamping itu juga, kesepakatan Pemda dengan pihak ITDC itu sejalan dengan pemerintah desa. Pasalnya, saat ini beberapa desa telah melakukan pengembangan di sector pariwisata seperti yang dilaksanakan di Desa Batujai saat ini. “Jika kita gali lebih dalam, di Loteng masih banyak potensi-potensi yang mampu dikembangkan melalui pemerintah desa. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud agar angka kemiskinan bisa kita tuntaskan,” harapnya. |slp
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan matapena.co.id
