LOMBOK TENGAH – DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-81 tahun 2026, Rabu (14/10/2026). Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Lombok Tengah tersebut sekaligus menjadi momentum penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Dalam pengantar rapat paripurna, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-81 tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih Lombok Tengah patut disyukuri. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan kerja keras, kebersamaan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, peringatan HUT ke-81 harus menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran yang menimpa Rumah Adat Sade, salah satu warisan budaya masyarakat Sasak sekaligus destinasi wisata unggulan Lombok Tengah. DPRD berharap proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan keaslian bangunan, nilai sejarah, serta kearifan lokal masyarakat Sasak. Rumah Adat Sade, menurut DPRD, bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bagian dari identitas budaya dan warisan berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Di sisi lain, DPRD turut memberikan apresiasi terhadap suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 yang kembali menempatkan Lombok Tengah dalam perhatian dunia internasional. Meski demikian, keberhasilan penyelenggaraan ajang balap motor dunia tersebut tidak boleh hanya diukur dari kelancaran kegiatan maupun jumlah kunjungan wisatawan.
DPRD meminta agar dampak ekonomi MotoGP dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan UMKM, perluasan lapangan kerja, peningkatan okupansi hotel dan penginapan, serta pertumbuhan sektor transportasi, kuliner dan ekonomi kreatif.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pengelola kawasan dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan MotoGP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, penataan infrastruktur, kebersihan lingkungan, keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi perhatian bersama. Dalam aspek keuangan daerah, DPRD menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas berbagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Namun, peningkatan PAD harus dibarengi dengan pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan dan akuntabel. Optimalisasi pendapatan juga perlu dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta memanfaatkan potensi ekonomi daerah tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha secara berlebihan.
DPRD mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan harus diikuti pengelolaan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Setiap pendapatan yang diperoleh daerah harus kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan berkualitas.
Lembaga legislatif tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan guna memastikan kebijakan peningkatan PAD berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Tidak hanya persoalan pembangunan dan ekonomi, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas sosial menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 29 Oktober 2026.
DPRD berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, TNI-Polri, camat, panitia pemilihan dan seluruh pihak terkait diminta memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum, selama maupun setelah pemilihan.
Kepada para calon kepala desa beserta pendukungnya, DPRD mengajak agar mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati perbedaan pilihan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
DPRD juga mengingatkan bahwa kepala desa terpilih nantinya merupakan pemimpin seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok atau pendukung tertentu.
Karena itu, Pilkades diharapkan menjadi sarana memperkuat demokrasi di tingkat desa, bukan justru menjadi sumber perpecahan.
Menutup pengantar rapat paripurna, DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan memperkuat kebersamaan serta sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
DPRD Lombok Tengah juga menegaskan komitmennya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal serta membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah daerah.
Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, sekaligus penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027. (*)
