Lombok Tengah – Belakangan ini muncul di sejumlah media masa merilis, angka putus sekolah di Lombok Tengah (Loteng), tembus di angka 15 ribu orang.
Atas rilis tersebut, Komisi IV DPRD Loteng, melakukan pertemuan sekaligus mengklarifikasi jumlah putus sekolah di Loteng, yang tembus di angka 15 Ribu orang.
Dalam klarifikasi tersebut, Komisi IV DPRD Loteng yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Rabu (9/4).
Anggota komisi IV DPRD Loteng Dra Hj. Nurul Adha mengatakan, mencuatnya isu putus sekolah tersebut, pihaknya bersama anggota komisi IV DPRD Loteng, sepakat melakukan klarifikasi, dengan mengundang Dinas Dikbud, PGRI dan Kemenag Loteng.
“Bersama Dinas Dikbud, PGRI dan Kemenag Loteng, kita sudah lakukan pertemuan dan mengklarifikasi berapa jumlah angka putus Sekolah di Loteng, sebagaimana data yang dirilis di sejumlah media masa,” katanya.
Dalam pertemuan klarifikasi tersebut lanjut Politikus PKB ini, Dinas Dikbud Loteng di wakili Sekretaris Dinas (Sekdis). Di mana sesuai data yang diserahkan Dikbud Loteng, jumlah anak anak Loteng yang putus sekolah sebanyak 14.325.
Dengan perincian yang non formal sebanyak 238 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 792 orang, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 611 orang.
Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) 975 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1. 933 orang, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebanyak 503 orang.
Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA), sebanyak 550 orang, sedangkan yang tidak teridentifikasi tempat tinggal atau tidak sekolah, sebanyak 8. 723 orang, sehingga berjumlah 14. 325 orang.
Sedangkan PGRI Loteng belum menyerahkan rincian atau belum bisa menyimpulkan. “Ada perbedaan jumlah di tersebar di media masa sebelumnya dengan data yang ada di Dinas Dikbud, makanya kita akan lakukan pertemuan lanjutan pada hari Jum’at ini, untuk mengklarifikasi dari 14. 325 orang tersebut, berapa yang masuk Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS), baik di Madrasah ataupun di Sekolah,” terangnya.
Selain Kemenag, PGRI dan Dikbud, di pertemuan Jumat besok, pihaknya juga akan meminta data di KCD Dikbud NTB, mengingat, angka putus Sekolah lokusnya ada di Loteng, sehingga pejabat KCD Dikbud, juga akan dihadirkan. (*)
