MATARAM,MP – Pemerintah Provinsi melakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan kepada 177 pejabat dalam mutasi ,Senin (14/8/2017) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB. Diantaranya 5 orang Pejabat Eselon II, 52 orang Pejabat eselon III dan 3 orang non job karena akan memasuki usia pensiun , 120 orang eselon IV dan 9 orang non job karena memasukan batas usia pensiun. Sebanyak dua eselon III masih lowong yakni Kadis Perpustakaan dan Arsip, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB.
Nama pejabat Eselon II yang terkena mutasi, Kadis Perpustakaan dan Arsip H.Lalu Saswadi sekarang , Kadis Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan catatan sipil yang sebelumnya dijabat H. Rusman sekarang dijabat H. Ashari, Kepala badan pengembangan SDM yang sebelumnya dijabat H.Abdul Hakim yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubenur sekarang dijabat Rusman dan Kepala Biro Ekonomi setda Provinsi NTB yang sebelumnya dijabat Manggaukang Raba sekarang lowong. Dan Manggaukang sekarang menjadi staf ahli gubernur.
Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH.,M.Si saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/8/17) mengajak agar pejabat tetap kompak menjalankan tugasnya masing-masing. “Mudahah-mudahan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik di NTB dan bagi ASN kita berharap agar tetap kompak melaksanakan tupoksi masing-masing, insyallah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus terpelihara dan terjaga,”tandasnya.
Dalam momen yang dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., P.hd dan Asisten Adm umum dan kesra Drs. Bachruddin, M.Pd ini, telah dilantik dan diambil sumpah sebanyak 177 orang pejabat lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) 5 orang, jabatan administrator (Eselon III) 52 orang dan jabatan pengawas (Eselon IV) 120 orang.
Lebih lanjut Wagub menyampaikan bahwa momen mutasi merupakan bagian dari komitmen kita semua, dimanapun ASN ditempatkan harus dapat diterima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang tetap, pasti ada perubahan.
“Program-program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berjalan dengan baik dan maksimal dimanapun bertugas”, Ujar H. Muh. Amin.
Terkait dengan penetapan APBDP, Wagub menegaskan agar seluruh ASN dapat melakukan evaluasi sejauh mana realisasi fisik dan keuangan sampai bulan agustus ini. Kita harap pada bulan November dan Desember tidak ada program kejar tayang, ini tidak baik bagi program yang kita laksanakan. Kendala pasti bisa diatasi bersama-sama. “Lakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, pastikan koordinasi tersebut produktif bagi penyerapan anggaran kita”, tegas Wagub.
Wagub juga mengingatkan bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting. Begitu daerah baik maka Pemerintah Pusat juga pasti akan mengapresiasi. Kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pemerintah kita respon dengan baik tidak perlu terlalu berlebihan. Itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja hingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. “Daerah kuat negara juga akan kuat, pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon”, pungkas Wagub.Ipr
