Lombok Tengah – Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng), melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev), ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng, selalu mitra kerja. Dalam monev tersebut, dipimpin langsung ketua Komisi III Muhalip. Sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, tidak luput dari pembahasan dalam kegiatan monev tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Loteng Muhalip, mengatakan, kedatangannya bersama anggota komisi III, mengingat Perumdam Tiara adalah mitra kerja, sehingga sangat penting untuk melakukan monitoring sekaligus bersilaturahmi. Selanjutnya, sebagai mitra kerja tentunya beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat perlu disampaikan, sembari mencari solusinya. “Selain bersilaturahmi, kedatangannya ini sekaligus menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat, dan mencarikan solusi,” katanya, Rabu (6/11).
Dikatakan, ada beberapa persoalan lama dan sampai saat ini masih jadi keluhan para pelanggan air bersih, seperti air tidak ada namun meter tetap jalan di dorong oleh angin, anehnya petugas tetap menghitung meter tersebut jalan karena air. “Persoalan ini saya juga rasakan sendiri, air kadang datang kadang tidak, namun tagihannya tembus sampai Rp 1 Juta, seperti saat air lancar dan bisa saja meternya jalan karena angin,” katanya kemarin.
Selain itu, di sejumlah media sering kali pihaknya membaca kalau Perumdam mengaku sumber mata air banyak yang hilang. Dan sampai saat ini juga, belum ia baca berita terkait langkah strategis pihak Perumdam untuk mengambil langkah di tengah hilangnya sumber mata air. “Kalau pengakuan soal sumber mata air banyak yang kurang, sering saya baca, soal langkah ini yang belum kita tau, dan kedatangannya kali ini bagian dari mencarikan solusi,” paparnya.
Diakuinya keberadaan Perumdam merupakan instansi BUMD yang sangat vital bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengecekan sampai dimana dan apa yang akan dilakukan selama ini, supaya keluhan masyarakat bisa diatasi. Padahal keberadaan PerumdamTirta Ardhia Rinjani ini, sudah mendapatkan penyertaan modal sebanyak Rp. 87 miliar. “Anggaran untuk penyertaan model, sangat banyak, mestinya Perumdam harus memberikan kepuasan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih,” tegasnya.
“Penyertaan modal sebesar Rp. 87 miliar itu bentuknya seperti apa, apakah berbentuk kantor atau lainnya. ni perlu kami tau, biar kami tau dan bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat,” Sambung anggota Komisi III Ki Agus Azhar.
Sementara itu Dirut Perumdam Tirta Ardhia Rinjani Loteng Bambang Supraptomo memaparkan, terkait penyertaan, Perumdam sudah menerima surat dari BPKAD terkait permintaan Deviden sesuai Perda tahun 2020, Perumdam harus setorkan deviden maksimal 50 persen dari laba bersih, sehingga atas dasar itu pihaknya melihat sejauh mana kemampuan kami memberikan deviden.
Sedangkan tahun 2016 Perumdam tidak pernah lagi mendapat support dana dari Pemda. Untuk operasional dan lainnya ini murni dilakukan secara mandiri dari hasil Perumdam. Selanjutnya terkait pelayanan, akhir – akhir ini terganggu karena kemarau yang berkepanjangan. Itu telah membuat sumber mata air mengalami kekurangan. Seperti sumber mata air Aik Bone, Aik Bukak, Tibu Namplok Kecamatan Batukliang Loteng. Ada juga di Lantan seperti Tibu Lempanas dan sumber mata air Sesere di Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara. “Kemarau panjang dan paktor alam, inilah salah satu sumber mata air kita hilang,” katanya. (*)
