LOMBOK TENGAH – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menyoroti kondisi ruang terbuka hijau di Kota Praya (taman Muhajirin, red). Pasalnya, kondisi taman ini dinilai sangat tidak tertata dan jauh dari standar sebagai taman kota. Parahnya, taman Alun-alun Tastura itu juga kumuh dan tidak layak.
“Kalau kita lihat sekarang, taman Muhajirin itu sangat amburadul. Seperti bukan taman kota. Kumuh, tidak tertata, rumputnya liar, pohonnya juga tidak dirawat. Ini perlu segera ditata kembali,” kata salah satu anggota Komisi III, Suhaidi, kemarin.
Menurutnya, salah satu penyebab ketidakteraturan ini adalah tidak jelasnya pengelolaan taman yang terkesan saling lempar tanggung jawab antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ia mengusulkan, agar seluruh penanganan taman diserahkan kepada satu leading sector, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), yang saat ini telah menerima pelimpahan pengelolaan dari Dinas Pekerjaan Umum (PUPR).
“Sekarang kan sudah diserahkan ke Perkim, ya sudah Perkim saja yang tangani semua. Sampah, parkir, sampai pedagang kaki lima. Jangan saling tunjuk lagi,” tegasnya politisi PDI Perjuangan ini.
Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di dalam area taman, bahkan di atas rumput. Menurutnya, hal ini sangat mengganggu estetika taman. Sehingga, para pedagang harus dipindahkan ke area UMKM di sebelah barat taman atau ke gedung eks Dispora yang kini tidak terpakai.
“Di sebelah itu kan sudah ada area UMKM dan gedung kosong. Mending dipindah ke sana semua, biar taman benar-benar jadi ruang publik yang nyaman, bukan kayak pasar,” terangnya.
Tak hanya soal tata kelola dan pedagang, ia juga menyoroti aspek penghijauan taman. Ia menyebut banyak tanaman yang tidak estetis, seperti rumput liar dan pohon trembesi yang dinilainya rawan tumbang dan berbahaya.
“Pohon trembesi itu rapuh. Kalau bisa diganti dengan pohon buah-buahan yang punya nilai estetika. Misalnya pohon manggis, durian, jeruk atau nangka. Selain indah, itu juga bermanfaat,” ujarnya.
Ia berharap, dengan satu OPD sebagai penanggung jawab, semua aspek pengelolaan taman bisa lebih terkoordinasi, termasuk potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir dan UMKM.
“Yang penting jangan saling lempar. Biar PAD juga jelas ke mana alurnya. Kalau dikelola baik, taman ini bisa jadi ikon Praya yang membanggakan,” pungkasnya. (*)
