Dewan Dorong Pemkab Loteng Berinovasi Tingkatkan PAD

LOMBOK TENGAH – Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah agar terus meningkatkan sarana dan prasarana atau peralatan yang menjadi sumber pad pada setiap dinas terutama dinas pengelola pad sehingga target PAD dapat maksimal. sebagai contoh tentang keberadaan kapal – kapal asing yang lewat atau singgah di wilayah perairan laut selatan, sehingga dibutuhkan peralatan-peralatan pendukung menjadi sumber PAD yang cukup besar pada dinas kelautan dan perikanan , sehingga kapal- kapal asing tersebut dapat dikenakan pajak, ungkap Jur Bicara Banggar, Legewarman, belum lama ini.

Lanjutnya, untuk itu pemerintah daerah agar memberikan support anggaran terhadap pengadaan peralatan tersebut pada setiap dinas terutama Dinas yang menjadi sumber PAD.

Selain itu terkait data jumlah tower yang dimiliki oleh diskominfo harus disinkronkan dengan data tower yang ada di dinas perizinan. jangan sampai data tower dari hasil monev diskominfo begitu juga tentang piutang dari pajak menara tersebut agar terus ditagih dan dibukukan dengan baik untuk mempermudahkan kroscek terhadap daftar piutang sehingga PAD dari menara telekomunikasi tersebut dapat tercapai, dan tidak terjadi target pendapatan lebih kecil daripada realisasi.

Agar dilakukan sinkronisasi data atau update data terhadap banyaknya alfamart dan Indomaret, untuk memaksimalkan target pajak dari perusahaan waralaba tersebut.

Tidak itu saja, lanjutnya pemerintah daerah perlu mengkaji secara intensif terhadap potensi – potensi sumber PAD dari event besar seperti WSBK tahun 2021 dan MotoGP tahun 2022 nanti, karena dari event besar tersebut begitu banyak sumber PAD yang bisa dimaksimalkan seperti pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak – pajak lainnya.

“Begitu juga dengan porsi atau bagian pendapatan dari penjualan tiket, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci atau detail tentang sejauh mana dilibatkan pada perhitungan proyeksi persentase pendapatan terhadap event – event tersebut,” ungkapnya

Karena itu untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran PAS, Badan Anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.

“Perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait beberapa asumsi yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran terutama yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro seperti target pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain sebagainya,” paparnya.

Selain itu, Banggar juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPN awang sebagai lokasi bongkar muat hasil perikanan laut, sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan pad dari hasil transaksi tersebut.

Ada beberapa potensi PAD yang belum dimaksimalkan seperti uji pkb, neon box di traffic light dan retribusi penyandaran kapal/yacht di perairan selatan.

Terkait pengelolaan parkir khusus di pasar Jelojok, banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan uji petik sebagai dasar dalam menentukan target retribusi parkir di pasar jelojok.

Untuk mengoptimalkan PAD dari pasar jelojok terutama kios yang belum berfungsi maksimal, banggar meminta kepada Perindag untuk melakukan penataan ulang.

Banggar mendorong RSUD untuk memaksimalkan peran humas agar masyarakat mengetahui berbagai inovasi dan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Praya.

Bahkan juga Banggar mendorong RSUD Praya untuk meningkatkan status RSUD menjadi tipe b agar berbagai jenis layanan di RSUD dapat dilaksanakan di RSUD Praya. Dengan demikian maka PAD pada RSUD dapat dinaikkan menjadi Rp. 57 miliar bahkan lebih.

Terhadap keberadaan PKM (pusat kesehatan masyarakat/puskesmas ) yang bangunannya sudah baru, harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan baik sarana pendukung maupun SDM. Sedangkan PKM yang belum direhab seperti PKM Aikmual, agar segera dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran pad, badan anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.

Sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022, pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat akan membahas 5 ranperda usul DPRD, 8 ranperda usul pemerintah daerah dan 3 Ranperda komulatif terbuka. Untuk mendukung propemperda tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. untuk itu, Banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk menglaokasikan anggaran pembahasan Ranperda sesuai dengan propemperda dimaksud. Demikian hasil 15 catatan dan rekomendasi tersebut. (Iw)