LOMBOK TENGAH – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, melantik 26 pengurus bale mediasi. Selain itu, Bupati juga melaunching program unggulan 100 hari kerja. Acara berlangsung di Ballroom lantai 5 kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (14/6).
Ketua Bale Mediasi, H. Lalu Suhardi, BE, mengungkapkan bahwa sesungguhnya mediasi merupakan peninggalan nenek moyang. Sehingga berbagai permasalahan yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui mediasi.
“Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan Bale Mediasi diresmikan sebagai wadah penyelesaian masalah,” kata Suhardi.
Dijelaskan, mediasi sendiri ada 3 tingkatan. Ada Internal keluarga, yang mana konflik tersebut diserahkan kepada orang tua. Kemudian, ada mediasi sengketa lebih luas, yang mana 1 mediator paling berwibawa diutus untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada konflik yang lebih luas melibatkan komunitas, dalam hal ini dibutuhkan mediator yang ada dikedua belah pihak. Baik tokoh agama, adat, masyarakat untuk menyelesaikan.
“Kami mohon dukungan semua pihak agar dalam melakukan audiensi bisa berjalan lancar,” pintanya.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, mengatakan program 100 hari kerja merupakan sebuah tradisi politik sejak era reformasi bergulir. Meskipun bukanlah suatu kewajiban, sebab perjalanan suatu pemerintahan tidak bisa diukur hanya dalam rentang waktu 100 hari atau 3 bulan saja. Akan tetapi program 100 hari kerja menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi bagi pemerintahan baru untuk memulai komitmen atas setiap janji janji politik dimasa kampanye.
“Masyarakat selalu antusias untuk melihat capaian program 100 hari dari sebuah pemerintahan yang baru terpilih. Di sisi lain melalui program ini kami harap dapat menjadi parameter awal untuk melihat ritme kerja birokasi pemerintahan di bawah kepemimpinan yang baru,” jelas Pathul.
Artinya, lanjut Bupati, melalui capaian program 100 hari ini, dapat melihat pimpinan OPD dalam mengorganisir satuannya untuk mencapai setiap program yang ditargetkan.
“Dari sana kami bisa memiliki tambahan referensi ketika pada saatnya nanti dilakukan proses mutasi dan pengisian sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong,” terangnya.
Sejak dilantik pada hari Jumat, 26 Februari 2021, pihaknya secara sigap menyusun program kerja 100 hari pertama yang dituangkan melalui instruksi Bupati yang kami sebut sebagai surat perintah 1 Maret.
“Sejak saat itu kami berdua bersama segenap pimpinan OPD dan jajaran birokrasi berkomitmen untuk dapat menuntaskan setiap instruksi yang tertuang dalam surat perintah tersebut,” ujarnya.
Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendoakan wakil bupati, Dr. HM. Nursiah, M.Si, agar bisa beraktivitas kembali demi membangun daerah yang tercinta ini.
“Kami berharap program kerja 100 hari yang kita canangkan dapat terlaksana dengan baik. Mohon doa dan dukungan semua pihak,” tutup Bupati. (Iw)
