LOMBOK TENGAH, MP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Loteng Tahun Anggaran (TA) 2021. Sidang dipimpin Ketua DPRD, M. Tauhid didampingi wakil ketua dan dihadiri Plt. Sekda Loteng, HL. Idham Khalid, anggota dewan serta unsur Forkopinda Loteng. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama Gedung DPRD, Senin (16/11).
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Muhalip menyampaikan, dalam penyampaian nota keuangan RAPBD TA 2021 semestinya dapat menerangkan secara khusus rencana dan strategi pemerintah dalam menangani Covid-19. Tidak hanya dibicarakan sebagai faktor pengganggu dalam pencapaian target pembangunan dan pendapatan daerah, namun Covid-19 juga mesti dihadapi melalui politik anggaran yang solid dengan mengedepankan program atau kegiatan yang langsung dapat menangani dampak pandemi yang berlarut. “Semestinya dalam penyampaian nota keuangan RAPBD 2021 Pemerintah Daerah (Pemda) menguraikan lebih detail. Berapa alokasi anggaran yang disiapkan Pemda dalam rangka mengatasi Covid-19 dan perangkat daerah yang mana saja yang lahan MotoGP, TPA Pengengat, honor GTT yang diambil dari 50% dana bos, pembayaran PT. SMI infrastruktur yang dianggarkan pada APBD dan berbagai hal lainnya.
“Prinsip dasar yang lain adalah arus belanja, terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap dana yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Loteng yang kita harapkan nantinya dapat mewujudkan karakter daerah yang solah, sholeh, sejahtera,” ungkapnya. Jubir Fraksi PBB, Didiek Ariesta menyampaikan, struktur APBD Loteng TA 2021 diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan dampak dari mewabahnya Covid-19. Maka Fraksi PBB memberikan beberapa pemandangan, diantaranya, Pemda diharapkan membuat program proritas pembanguan yang benar-benar angat dibutuhkan masyarakat, tertama program yang dapat engurangi dampak negative dari mewabahnya covid-19. “Kami berharap Pemda lebih memprioritaskan pembangunan pada sector riil. Karena selama beberapa tahun terakhir, kami masih menemukan adanya program yang tidak memiliki perencanaan matang dan terkesan hanya mengejar proyek oriented,” katanya.
Pihaknya juga berharap Pemda mengedepankan transfaransi dalam pengelolaan sumber PAD, sehingga dapat menekan penurunan yang terjadi. Terlebih jika ditelusuri lebih jauh, sumber-sumber PAD sebagian besar tidak ada yang berhubungan langsung dengan Covid-19, sehingga rencana penurunan proyeksi PAD menjadi tidak relevan. “Kami juga minta kepastian terkait tindak lanjut pembangunan DAM Mujur. Kami mendorong agar secepatnya terealisasi, karena dalam pandangan kami keberadaan DAM Mujur ini kedepan akan menjadi solusi mengatasi masalah kekeringan yang selalu terjadi setiap tahun, khususnya di wilayah Selatan Loteng. Tidak hanya terhadap permasalahan pengairan irigasi saja, tetapi juga untuk masalah air baku/bersih,” tungkasnya. Selanjutnya, Jubir Fraksi Nasdem Perjuangan, Suhaimi menyampaikan, secara prinsip, tentu tidak hanya memperhatikan nilai secara angka-angka saja, sebab sejatinya pelaksanaan APBD tentu bertujuan untuk memajukan daerah dan memberi pelayanan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pihaknya agar tahun 2021 hendaknya menjadi momentum normalisasi daerah atas dampak ovid-19 yang selama ini menggerusan memacetkan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, bantuan terhadap kelompok ekonomi kecil cukup perlu sebagai penggerak yang masif. Masih berkutatnya target PAD untuk tahun 2021 di angka 10 persen yang secara angka pendapatan mengalami penurunan cukup menukik hingga berkurang Rp. 7 miliar lebih di banding tahun 2020. Begitu juga dengan pelaksanaan program-program pada sektor riil atau fisik dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak hingga masyarakat sebagai pekerja. Selama tahun 2020, sektor ini membuat banyak sekali kelompok pekerja dengan keahlian tertentu menjadi penggangguran. Menggerakkan pekerjaan-pekerjaan fisik adalah menggerakan sekian banyak tenaga kerja dan sekian banyak keberlanjutan pembangunan. “Jadi kami menekankan perlunya pemerintah untuk lebih mengaktifkan lagi program-program sebelumnya yang tertunda,” jelasnya. Secara umum, lanjut Suhaimi, apa yang disampaikan pada pemandangan umum ini tentunya terkait dengan program kegiatan pemerintah, yang artinya sangat terkait pula dengan pembiayaan atau pendanaan. Selanjutnya, sebagai pengingat, pihaknya memandang penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penggelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi dalam situasi apapun, termasuk masa pandemi Covid-19 ini, profesionalitas lembaga pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan dan jelas akuntabel sesuai prinsip pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih. “Harus tetap kita ingat, pemerintah sebagai pelaksana anggaran itu bekerja di atas legalitas dan legitimasi rakyat,” tegasnya. Terakhir, Jubir Fraksi Amanat Nurani Berkarya, Yasir Amrillah menyampaikan, insentif guru honor selama ini tidak pernah diperhtikan dan tidak pernah dinaikkan. Bahkan insentif yang diberikan kepada guru honor tesebut jauh dari kata cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan hiduppun dirasa sangatlah sulit. Para pendidik ini harus mencari kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. APBD hari ini belum berpihak kepada perbaikan nasib kehidupan para guru honor. Oleh karena itu, pihaknya meminta penjelasan dari Pemda mengapa ini bisa terjadi dan apa yang menjadi kendalanya sehingga anggaran untuk honor guru tersebut tidak bisa tingkatkan. “Pemerintah juga perlu mencetuskan terobosan baru untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anak-anak kita yang miskin tapi berprestasi dan juga anak anak kita yang mampu tapi berprestasi untuk diberikan Bea Siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi sampai mereka menamatkan studinya,” pesannya. Penerangan jalan di daerah perkotaan dan pelosok perdesaan juga perlu ditingkatkan dan selalu di control efektivitasnya, sehingga dapat menekan angka kriminalitas sehingga stabilitas keamanan bisa terjalin dengan baik dan Kamtibmas di daerah kota dan perdesaan menjadi seimbang. |slp
Dewan Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2021
