LOMBOK TENGAH, MP – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memprogramkan lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diamanahkan Presiden RI, Joko Widodo dalam mewujudkan pedesaan wisata ramah anak dan bebas eksploitasi di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). “Kelima prioritas PPPA akan kami lakukan dengan maksimal dengan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, seperti Lembaga Masyarakat, organisasi perempuan, dan stakeholder yang ada di Loteng ini. Sebab, kami memiliki kewenangan terbatas sebagai kementerian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Saya berharap semoga sinergi terkait pembangunan PPPA yang kita jalin tidak hanya sekadar wacana, namun dapat diimplementasikan,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, saat berkunjung ke Desa Kuta Loteng”Rabu, (22/01).
Ia mengatakan 5 isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI. Dengan harapan dapat mewujudkan pedesaan wisata ramah anak dan bebas eksploitasi di Desa Kuta. Terlebih, Desa wisata Kuta sendiri dicanangkan sebagai ikon projek pedesaan wisata ramah anak dan bebas eksploitasi. “Untuk mewujudkan semua itu, kita perlu melakukan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kelima program tersebut harus mampu kita implementasikan di Desa ini,” imbuhnya.
Pihaknya telah memberikan apresiasi kepada 3 Kepala Desa terkait program pemberdayaan perempuan. Apresiasi tersebut diberikan ketika peringatan hari ibu. Terpilihnya 3 Kepala desa itu dikarenakan telah memprogramkan responsif jender dengan memberdayakan perempuan. “Ketiga kepala desa yang kami pilih merupakan perwakilan dari Indonesia bagian Timur, Tengah, dan Barat. Mereka telah memprogramkan responsif jender dengan memberdayakan perempuan,” jelasnya.
Sehingga, pada saat hari anak nanti pihaknya akan mencari Kepala Desa yang mampu memprogramkan perhatian dan perlindungan hak anak. Pihaknya sendiri berharap Pj. Kades Kuta mampu mewujudkan semua itu. “Kami berharap dengan dilaunchingnya Desa Kuta sebagai pedesaan wisata ramah anak dan eksploitasi anak, Pj. Kades mampu membuat program perhatian dan perlindungan hak anak. Dari manapun anak itu tinggal, kita wajib lindungi dan penuhi kebutuhannya. Kami berharap Pj. Kades Kuta mau menganggarkan anggaran Desa sekian persen untuk itu. Kami juga berharap Pemda menginstruksikan kepada semua Kelurahan/desa agar mengikutsertakan anak ketika Musrenbang. Sebab, mereka juga berhak menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam segala pembangunan,” tegasnya.
Sementara, Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri menyampaikan pedagang asongan yang masih ada di Desa Kuta jangan sampai tidak sekolah. Karena kalau mereka tidak sekolah tentu angka IPM di Loteng akan menurun. Tak hanya itu, kesehatan anak juga berpengaruh terhadap penurunan IPM. “Kami tentu tidak mengharapkan itu. Anak-anak kita ini harus tetap sekolah. Kesehatan mereka juga harus kita perhatikan,” katanya.
Untuk diketahui, kata Pathul, pelatihan untuk anak di Desa Kuta telah terbentuk. Prinsipnya sama dengan proses pendisiplinan di Sekolah Ramah Anak yang dilakukan tanpa merendahkan martabat peserta didik dan tanpa kekerasan. Pelatihan tersebut merupakan binaan Pemdes Kuta. Namun semua itu perlu koordinasi dan menjalin komunikasi dengan lembaga layanan seperti P2TP2A, UPPA POLRI, KPAD, dan Pusaga untuk menindak lanjuti kekerasan anak dan pernikahan anak usia dini,” ungkapnya. Pihaknya sendiri telah menganalisa untuk 10 atau 20 tahun ke depan Loteng akan seperti apa. Sehingga masyarakat, khususnya anak perlu dibina agar sejahtera, aman dan damai. Terlebih, berbagai pembangunan dan event bertaraf internasional akan berlangsung di Loteng. Untuk itu, pihaknya mulai saat ini harus mempersiapkan SDM yang cukup mempuni untuk menyambut kemajuan Loteng. “Semua tentu tidak terlepas dari peran semua pihak. Apalagi, anak-anak kita ini wajib kita perhatikan dan lindungi. Karena, merekalah nantinya yang akan menjadi generasi penerus pembangunan di daerah ini,” tungkasnya. (wan)
