LOMBOK TENGAH, MP – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun anggaran 2018. Penyampaian tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup), HL. Pathul Bahri, S.Ip pada sidang paripurna yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Senin (01/04) kemarin.
Wabup Loteng, HL. Pathul Bahri mengatakan, berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Lotengtahun 2016-2021, yang selanjutnya telah diubah dengan Perda nomor 5 tahun 2018, penyampaian LKPJ Bupati Loteng tahun 2018 kepada DPRD merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD. “Tema pembangunan Loteng tahun 2018 yakni memacu investasi melalui penguatan daya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) yang semakin baik dan pada tahun 2017 mencapai 64,36 %. Upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga dilaksanakan secara simultan, tgerpadu dan terintegrasi serta melibatkan instansi terkait. “Dari data BPS tahun 2018, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 13, 87 % dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31 %. Dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 1,1 % turun menjadi 0,03 % dari tahun 2017 sebesar 1,13 %,” terangnya.
Disisi lain, perekonomian Loteng semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik, persepatan KEK Mandalika serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah. Dimana koinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan PDRB ADHB tahun 2017 sebesar Rp 15,96 triliun, PDRB ADHB berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp 17. 144. 156, 00 dan indikator ini dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan trend positif. “Pertumbuhan ekonomi Loteng tahun 2017 sebesar 6,42 %. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,70 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir sebesar 5,91 %,” jelasnya.
Yang tidak kalah penting yakni upaya peningkatan kapasitas Pemda dan pelayanan public, dengan capaian pada tahun 2018 diantaranya, Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemkab Loteng dari badan pemeriksa keuangan RI, nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 sebesar 51,78 % meningkat di tahun 2018 sebesar 52,02 % dengan predikat cc dari kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI. Serta tinghkat kepemilikan KTP-el tahun 2017 sebesar 76,93 % meningkat pada tahun 2018 menjadi 89,52 %. Kemudian tingkat kepemilikan KK tahun 2017 sebesar 78,10 % menjadi 86,15 % dan tingkat kepemilikan akta kelahiran tahun 2017 sebesar 73,41 % menjadi 78,60 %.
Sedangkan dalam pengelolaan APBD tahun 2018 dapat disimpulkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2. 000. 817. 203. 189, 170 dan terealisasi sebesar Rp 1. 980. 500. 525. 597, 810 (98,98 %). Yang terdiri dari PAD sebesar Rp 194. 640. 639. 337, 170 dan terealisasi sebesar Rp 187. 324. 323. 969, 810 (96, 24 %). Dana pembangunan ditargetkan sebesar Rp 1. 460. 212. 041. 000, 00 dan terealisasi sebesar Rp 1. 449. 014. 029. 739, 00 atau 99,23 persen. Pendapatan daerah yang sah dijtargetkan sebesar Rp 345. 964. 522. 852, 00 terealisasi sebesar Rp 344. 162. 171. 889, 00 (99,48 %).
Kemudian, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 2. 180. 147. 657. 905, 96 terealisasi sebesar 2. 033. 415. 179. 494, 27 (93,27 %). Yang terbagi atas belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 1. 171. 793. 722. 570, 96 (96,89 %) dan belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 1. 008. 353. 935. 335, 00 terealisasi sebesar Rp 898. 032. 503. 546, 27 (89,06 %). Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 179. 330. 454. 716, 79 terealisasi sebesar Rp 110. 626. 287. 216, 79 (61,69 %).
Menurutnya, peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun masyarakat. selain itu juga, sebagai upaya akselerasi mewujudkan Loteng BERSATU, maka pada tahun 2018 Loteng juga telah menyelenggarakan beberpa kerjasama strategis dengan daerah atau lembaga lain, seperti Pemkot Bandung, Pemkab Konawe Utara, BPK, BPKP, IPDN dan lainnya. “Tugas kedepan akan semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik,” ujarnya.
Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas oleh anggota dewan bersama perangkat daerah terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Peranghkat daerah sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara maksimal, sebagai bagian evaluasi kinerja berdasarkan RPJMD. Sekaligus untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mencapai indicator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja,” pungkasnya. |slp
