LOMBOK TENGAH,MP – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa (4/12) kemarin menerima pengarahan dari Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) , Prof H Harry Azhar Azis, MA, Ph.D tentang persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pemeriksaan lainnya oleh BPK RI Tahun 2019.
Anggota VI BPK RI dan rombongannya ini diterima oleh Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, SH dan Sekda serta seluruh Kepala SKPD lingkup Pemkab Lombok Tengah di Pendopo Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT dalam kata penerimaannya menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar mengoptimalkan penghidmatan dan pelayanan kita kepada nusa dan bangsa dan masyarakat kita. “Kehadiran Anggota VI BPK RI ini meruapakan salah satu karunia dari Allah SWT kepada kami yang luar biasa, terlebih berkenan memberikan pembekalan dan bimbingan kepada kami sebagai bekal khidmah kami kedepan dalam mengemban amanah yang kami terima saat ini menjadi lebih baik lagi,” kata Bupati.
Ditegaskan juga oleh Bupati, Lombok Tengah yang saat ini dalam kondisi membutuhkan bimbingan dan arahan serta bantuan dalam ikhtiar menjalankan amanah dari Masyarakat Lombok Tengah ini, pihaknya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Anggota VI BPK RI ke Lombok Tengah. “Kami siap untuk menerima arahan, bimbingan dan petunjuk dari BPK RI sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali kami raih. Apalagi, predikat WTP di Provinsi NTB ini, kabupaten yang pertama kali meraih predikat tersebut yaitu Lombok Tengah, dan mudah- mudahan akan meraih kembali predikat WTP tersebut untuk yang ke tujuh kalinya,” harap Bupati.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Prof. H. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D dalam arahannya menyatakan, sesuai dengan undang-undang BPK berkewajiban memeriksa laporan keuangan tiap tahun. Dimana BPK memeriksa 87 kementrian dan lembaga termasuk presiden yang diperiksa pada periode ini melalui anggaran Seknegnya dibawah pemeriksaan Anggota III. Sedangkan untuk Anggota VI BPK RI bertanggungjawab untuk pemeriksaan seluruh Indonesia Timur, termasuk dua kementrian yaitu Kementrian Kesehatan serta Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami juga memeriksa Badan POM, dan Bupati ketika ada persoalan terkait dengan bidang yang kami periksa bisa menghubungi kami untuk dilakukan pembimbingan menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pihaknya menegaskan, pemeriksaan keuangan ini sebenarnya menurut UU Nomor 15 tahun 2004 dan nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan, ada tiga unit pemeriksaanya yang paling penting yang dimandatkan oleh negara kepada BPK yaitu, pemeriksaan laporan keuangan yang tiap tahun diperiksa, dimana untuk pemerintah pusat ada 87 kementrian dan lembaga, sedangkan di pemerintah daerah ada 542 dari 34 Provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. “Menurut saya, tingkat kesadaran pemerintah daerah jauh melejit tinggi dibandingkan tingkat kesadaran dipemerintah pusat,” paparnya.
Pihaknya juga menjelaskan, ketika pihaknya tahun 2009 masih di DPR sebagai ketua Badan Anggaran, Pemda yang meraih WTP hanya 3 persen. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang saat ini dikenal dengan nama dana insentif daerah. Yaitu bagi daerah-daerah yang memperoleh predikat WTP maka memenuhi syarat memperoleh dana insentif daerah sampai Rp 50 Miliar pertahun. Sedangkan untuk provinsi bisa mencapai dana insentif mencapai Rp 100 miliar. Dan akhirnya pada saat itu, Kementrian Keuangan menyetujui dana insentif mencapai Rp 1,7 Triliun. “Ini daerah kita pacu sedemikian rupa untuk saling berlomba memperbaiki kinerja dan pelayanannya ditengah-tengah masyarakat. Sehingga saat ini daerah yang mencapai predikat WTP itu sudah mencapai 76 persen,” ujarnya sembari menambahan, kepercayaan ini harus terus kita tumbuh kembangkan, dan ini merupakan prinsif dari otonomi daerah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada daerah.
APBD Lombok Tengah kata Prof H Harry Azhar Azis, MA, Ph.D akan diperiksa, dan mudah-mudahan tahun 2018 Lombok Tengah kembalai meraih WTP kembali. Namun pihkanya menyarankan, agar ada penekanan pada pencapaian indikator kesejahteraan, kemudian untuk rasio gini. Kedepan agar indikator kemiskinan dan IPM bisa diperhatikan untuk terus dikejar.
Dalam kesempatan itu juga, dilakukan diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Herry Purwanto, SE.MM.AK,CA. |wan
Pemkab Loteng Dapat Pengarahan Dari Anggota VI BPK RI
