LOMBOK TENGAH, MP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD, H. A. Puaddi FT, SE didampingi Wakil Ketua DPRD, Muh. Nasib, SP dan dihadiri Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, S.Ip, anggota DPRD Loteng dan unsur Forkopimda Loteng yang berlangsung di gedung utama DPRD Loteng, Kamis (08/11) kemarin.
Dalam sidang tersebut, Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Loteng terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2019. Ia menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalamnya atas apresiasi semua fraksi terhadap prestasi yang diraih Pemda Loteng dari pemerintah pusat dan keberhasilan dalam membangun di bidang infrastruktur, akses pelayanan pedidikan dan kesehatan. “Apa yang diraih Pemda Loteng merupakan hasil kinerja kita bersama,” katanya.
Ia mengatakan, pariwisata merupakan salah satu prioritas keuangan tahun anggaran 2019. Selain itu pariwisata dan kebudayaan dalam meningkatkan hubungan pariwisata melibatkan beberapa organisasi Pemda Lotengdiantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Pengadaan Ruang melalui peningkatan infrastruktur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah, Dinas Pertanian melalui kegiatan pengembangan dan pengolahan kebutuhan dan peningkatan produksi perkebunan dan tanaman, Dinas Perikanan dan Kelautan melalui kegiatan pengembangan sumber daya perikanan dan optimalisasi pengolahan masyarakat di bidang perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu melalui program peningkatan dan pelayanan perijinan terpadu.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD diantaranya, pajak hotel, tarip parkir, tarip restoran, pendapatan perolehan hak atas tanah dan banguan serta distribusi bangunan didaerah wisata. Penganggaran yang bersumber dari dalam dan bagi hasil tahun anggran 2019 sama dengan target tahun anggaran 2014 sesuai peraturan menteri dalam negri. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan dari fraksi Partai Nurani Perjuangan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar 42, 56 % : 57,40 % disebabkan karena belum masuknya komponen DAK atau defisit sebagian besar mengarah kepada postur belanja langsung kepala daerah tahun anggaran 2019. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan dari fraksi PPP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra,” terangnya.
Selanjutnya, ia menyampaikan penganggaran belanja tak terduga sebesar Rp. 1,5 miliar yang diarahkan kepada menggali kegiatan yang tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulan bencana alam, dan kegiatan sosial serta kebutuhan seharian tahun anggaran 2018. Kemudian terkait polemik penyelenggaraan Pilkades serentak, Pemda bersama DPMD, panitia Pilkades dan seluruh calon kepala desa telah melakukan rapat dan sosialisasi serta bimtek sesuai aturan. “Saat ini semua tuntutan pasca Pilkades sedang diupayakan oleh tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Penjelasan ini juga sebagai jawaban atas pandangan fraksi PKB,” katanya.
Kemudian untuk meminimalisir efek pemilihan legislatif dan Pilpres 2019, Pemda Loteng akan melakukan pendidikan terhadap pengurus partai politik melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat dan melakukan pengawasan pengamanan di masing-masing daerah pemilihan baik di tingkat kecamatan dan kabupaten. Sementara untuk defisit nota keuangan sebesar Rp 79,9 miliar tahun anggaran 2019 merupakan selisih belanja yang bersumber dari pendapatan daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan perekonomian masyarakat.
Pemerintah juga akan terus berupaya melakukan pelayanan di tingkat kesehatan dan pendidikan serta akan melakukan penanggulangan terhadap minimnya lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas serta menggali potensi yang ada di Loteng. Kemudian untuk isi yang berkembang terkait kerukunan umat beragama termasuk informasi hoak akan melakukan pembinaan dan berkoordinasi di lintas agama.
Sementara itu untuk penanganan korban gempa dari jumlah 25.007 pihaknya sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat sekitar 1.709 untuk kategori rusak berat. “Kami sudah meminta bantuan dari tim ahli rehab dan rekonstruksi khusus untuk mempercepat pengerjaan banguan. Penjelasan ini sesuai pandangan dari fraksi PBB,” ujarnya.
Untuk tenaga pendidik, saat ini jumlah guru sekolah dasar dan pegawai sejumlah 3.283 orang, berdasarkan perhitungan formasi masih dibutuhkan sekitar 2.007 orang. Sementara jumlah guru di tingkat SMP sekitar 1.013 dan masih dibutuhkan sekitar 697 orang. Pemda Loteng juga akan melakukan peningkatan sumber daya alam melalui sektor Kawasan ekonomi Khusus (KEK) dan akan meningkatkan sekolah kejuruan pariwisata. |slp
