Lombok Barat, MP – Pariwisata halal merupakan salah satu alternatif atau pilihan baru dalam dunia wisata di dunia khususnya indonesia. Wisata halal ini tidak akan menggantikan wisata konvensional yang sudah ada sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Nurul Adha, S.Th.i , Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD Lombok Barat tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD beberapa waktu lalu.
Nurul Adha mengatakan Pariwisata halal ini sebagai salah satu kemasan wisata atau brandinh wisata yang sangat tepat di terapkan di Lombok khususnya Lombok Barat. Hal ini karena karakter serta budaya masyarakat Lombok yang identik dengan wisata halal. Selain itu citra Lombok sebagai Pulau seribu masjid menjadi faktor penting dalam menunjang pariwisata halal. ” Lombok memiliki citra Pulau Seribu masjid menjadi salah satu daya tarik dalam penerapan wisata halal” ujarnya.
Anggota DPRD dariĀ Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan pariwisata halal pada dasarnya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan sehingga para penikmat wisata bisa merasa nyaman dan damai ketika berada di kawasan wisata halal. Menurut anggota DPRD dari dapil Kediri Labupai ini, Salah satu yang perlu di perhatikan dalam penyelenggaraan pariwisata halal adalah kebersihan kawasan wisata. Hal ini sebagai salah satu penunjang utama dalam pelaksanaan wisata halal. “Kebersihan kawasan wisata termasuk hotel dan destinasi wisata menjadi hal utama dalam konsep wisata halal sebab hal ini dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi wisatawan” ujar.
Sementara itu Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wisata Halal, Drs. H.M Jamhur mengatakan penyelenggaraan wisata halal di Lombok membutuhkan dukungan semua pihak. Selain pemerintah daerah dan masyarakat, dukungan dari para pelaku wisata di Lombok juga sangat dibutuhkan. Penerapan konsep wisata halal ini tidak dapat berjalan sendiri namun harus seiring sejalan. “Pemerintah daerah harus bersinergi dengan pelaku wisata untuk menjalankan pariwisata halal tanpa adanya dukungan dari pelaku wisata akan sulit untuk mewujudkan Pariwisata halal ini” ujar anggota DPRD dari dapil Narama Lingsar ini.
Politis PKB ini juga mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus disiapkan dalam mewujudkan pariwisata halal ini. Ia mengatakan dibutuhkan SDM yang tangguh dan kuat untuk menjalankan pariwisata halal ini. “Untuk SDM ini sangat dibutuhkan di hotel dan deatinasi wisata serta pelaku wisata yang dapat memberikan keramahan dan ketentraman bagi wisatawan sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman” ujarnya
Selain itu menurut Jamhur diperlukan juga adanya branding massal tentang wisata halal ini. Salah satunya adalah tersedianya fasilitas-fasilitas yang menunjukan nilai budaya islam di hotel hotel maupun lokasi wisata. Salah satunya yang penting adalah tersedianya masjid atau musholla yang representatif di semua hotel dan lokasi wisata di Lombok. ” Adanya icon icon atau simbol simbol berupa masjid atau musholla di depan hotel, kami kira sebagai salah satu branding yang bagus dalam mewujudkan wisata halal” ujarnya. Menurutnya icon icon ini diperlukan sebagai ciri khas suatu wilayah. Seperti halnya di Hotel-Hotek danĀ lokasi- lokasi wisata di wilayah Bali menggunakan icon icon serta simbol budaya bali sehingga wisatawan dapat merasakan nuansa bali. Hal ini, menurut Jamhur perlu diterapkan di lombok dengan memunculkan simbol simbol budaya islam di hotel dan destinasi wisata untuk memberikan nuansa wiaata halal di wilayah Lombok.
Sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD Lombok Barat ini di hadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Kepala SKPD dan para pelaku wista di NTB. Berbagai saran dan masukan disampaikan oleh pelaku wisata dalam kegiatan ini. Hal ini menurut Wakil Ketua DPR Lombok Barat Sulhan Muchlis, ST nantinya menjadi catatan penting dalam pembahasan final di Pansus yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Ia menekankan bahwa Pariwisata halal ini merupakan alternatif yang tidak akan menghentikan wisata konvensional. Ia berharap agar wisata halal ini dapat berjalan seiring sejalan dengan wisata konvensional yang sudah ada sebelumnya. (humas dprd)