LOMBOK TENGAH,MP – Jelang lounching program Legal Protection bagi ULP dalam rangkaian Program ULP Percontohan, Pemrintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, gelar rapat persiapan dengan Tim dari Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) , Kamis (23/2) 2017 di Ruang Rapat Tastura I Kantor Bupati Lombok Tengah.
Rapat tersebut, sebelumnya dibuka oleh Sekda, HM.Nursiah,S.Sos.M.Si dan menyatakan, Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah percontohan legal protection ULP merupakan salah satu kebanggan yang dipercayakan oleh pihak pusat.”Artinya perkembangan pembangunan di Lombok tengah sudah cukup pesat sehingga dikategorikan sebagai daerah dengan pengadaan barang dan jasanya cukup banyak,”Katanya.
Untuk ite, rencana lounching program tersebut, harus disambut dengan baik oleh segenap jajaran Pemkab Lombok Tengah, untuk selanjutnya menjalankanya dengan baik sehingga ditetapkan menjadi wilayah legal protection ULP dan menjadi contoh bagi wilayah-wailayah lain di Indonesia.
Adapun kegiatan rapat tersebut, dipimpin oleh Kepala Bagain (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah (Setda), Drs.H.Muhammad. Ia menjelaskan, hadir pada rapat tersebut, pejabat dari kalangan LPSE dan juga ULP Lombok tengah dan sejumlah pejabat SKPD terkait.
Sementara itu, salah seorang Tim dari MCA-I, Sofia Wulandari menyampaikan, program legal protection tersebut merupakan perjanjian compact antara pemerintan indoensia dengan pemerintah Amerika dan MCA-I merupakan lembaga yang dipercakayan untuk melaksanakan program tersebut.”Pada MoU dengan Amerika ini, indoensia diwakili oleh kementerian Bappenas,”Katanya.
Dalam program yang diemban oleh MCA-I yang dibentuk Indoensia untuk menyelenggaran perjanjian dengan Amerika tersebut, ada 3 komponen besar kegiatan yakni Kemakmuran Hijau, Kesehatan Gizi berbasis Kemasyarakat dan kompenen yang ketiga tentang moedrnisasi pengadaan.”Inilah salah satu komponen yang saat ini akan kita laksanakan di Lombok Tengah,”Jelasnya.
Untuk melaksanakan modernisasi pengadaan tersebut lanjut Sofia Wulandari, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai menthor utama untuk melaksanakan program moederinsasi pengadaan untuk 4 ULP percontohan di indoensia.”Tujuan modernisasi ini untuk mempercepat agenda pengadaan untuk mencapai penghematan pembiayaan,”Ungkapnya.
Target fase pertama dan kedua dari program ini jelas Sofia, menciptakan tenaga kerja pengadaan sebanyak 500 orang yang bekerja oenuh waktu untuk lembaga yang bersifat permanen. Adapaun komponen pengadaan modernisasi itu disebutkan ada 6. “ Antara lain, pengembangan institusi pengembangan SDM, Sistim informasi pengadaan, kontrak katalog, kerjasama pemerintah dengan peemrintan dan pengadan publik berkelanjutan,”Paparnya.
Hanya ada 2 kompenen utama yang akan dikerjakan secara maksimal di Lombok Tengah, yakni kompenen Pengembangan Institusi dan Penegambangan SDM dengan 44 ULP percontohan yang ada di Indonensia. (ding)
