LOMBOK TENGAH,MP – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah, jadi garda terdepan bila masyarakat Desa Kelebuh Dirugikan oleh pembangunan Bendungan Mujur. Demikian ditegaskan, Wakil Bupati (Wabup), L.Pathul Bahri,S.Ip pada acara Konsultasi Publik soal Land Acquisition And Resettlement Action Plan (Larap) pembangunan Bendungan Mujur, Rabu (12/10) 2016 di Ponpes Darul Ihksan Dusun Lelong Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah.
Wabup tegaskan, tidak ada pemerintahan yang akan membiarkan rakyatnya rugi, apalagi sampai menderita oleh apapun jua, termasuk pembangunan bendungan mujur tersebut. Bila dalam perjalananya ternyata pembebasan lahan pembangunan bendungan itu justeru merugikan warga, Wabup berada dipaling depan untuk menolak.”kalau ini nanti merugikan, jangan mau tanahanya dibeli,”Tukasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup dengan sabar menjelaskan kepada warga, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Larap. Larap jelas wabup dihadapan seratusan warga yang hadir, merupakan salah satu proses pembangunan yang bertugas untuk mencatat segala hal yang ada pada lahan yang akan dibebaskan.”Petugas Larap itu, akan mencatat kondisi tanah bapak ibu, kondisi bangunan, berapa pohon dan lain-lainya yang ada diilahan bapak ibu yang kiranya harus dibayar menurut bapak ibu semua,”Papar Wabup.
Selain itu, petugas Larap jelas Wabup, bertugas mencatat siapa nama pemilik lahan, kemudian bagaimana status hak kepemilikanya, kepada siapa harus dibayar dan semua mengenai lahan yang ada. Baru kemudian hasil Larap itu, disampaikan ke Tim Independent yang bertugas menentukan harga. Pada tim inilah nanti, warga bisa melakukan tawar menawar harga.”Bukan seperti yang bapak ibu kira, mereka sedang mengukur tanah bapak lalu dibayar paksa dan diambil. Itu jelas pemahaman yang keliru dan sesat,”Tukasnya.
Saat ini lanjut Wabup, sebelum proses Larap dan tim independent turun melihat fakta dari hasil larap ke lokasi, maka tidak ada satupun pihak yang berani menentukan harga lahan untuk pembebasan pembangunan Bendungan Mujur tersebut. “Kalau saya saat ini berani mengatakan, bahwa harga per are untuk lahan pembebesan lahan bendungan ini sekian, maka wajib saya sedang berbohong. Siapapun pasti bohong,”Ujarnya.
Terkait pertanyaan warga mengenai kemana relokasi akan dilakukan, saat ini masih dalam proses. Karena berbagai pertimbangan masih didiskusikan. Relokasi tidak akan dilakukan ketempat asal-asalan, karena hal itu jsuteru akan menjadi masalah dikemudian hari.”Relokasi pasti akan dilakukan, tentu ketempat yang akan membuat ibu bapak malah marah lagi sama saya. Kita akan memilih tempat yang terbaik untuk relokasi, agar ibu bapak nyaman tinggal disana,”Pungkas Wabup.(ding)
