Dewan Sepakat Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Dilanjut

Dewan Sepakat Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Dilanjut

LOMBOK TENGAH, MP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah kembali menggelar rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 di ruang rapat Paripurna, Kamis (5/7).Dalam rapat itu dihadiri Asisten I Sekda Loteng, H Muhammad Amin, Wakil Ketua, H Burhanudin Yusuf dan H Muhammad Nasib serta seluruh SKPD lingkup Pemkab Loteng.

Kemudian, dari pandangan umum yang disampaikan semua fraksi-fraksi, didapati semuanya setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dapat dibahas ke tahap selanjutnya.

Tapi, ada beberapa catatan yang diberikan oleh semua fraksi. Seperti yang disampaikan juru bicara dari Fraksi Golkar HL Mas’ud. Salah satunya, soal hasil BPK yang masih menemukan adanya bebeapa kelemahan, diantaranya di system pengendalian interen, ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kelebihan pembayaran dan kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan fisik pada beberapa SKPD. “Kami mohon penjelasannya,” katanya.

Selanjutnya, dibeberapa wilayah terancam gagal panen, Karena kekurangan air. Gagal panen ini bisa berdampak pada keamanan social serta politik. “Kami juga ingin tahu apa langkahnya dalam menyongsiong Pilkades serentak yang tinggal beberap bulan lagi,” ungkapnya.

Kemudian, Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Lalu Muhibban yang mempertanyakan tentang akurasi data dan subtansi indicator keberhasilan. Karena nyatanya, tahun 2017, kembali permasalahan indicator Outcome dan Impact dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan secara teknis belum terlihat di dalam LKPJ. “Kita tidak pernah tahu apa saja pencapaiannya di berbagai sector, seperti pertumbuhan ekonomi, permasalahan pengganguran, problematika pendidikan, masalah kemiskinan, kesehatan, tingkat kunjungan wisata dan lainnya,” terangnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat. Dimana, TGH M Jamaludin mengatakan, tidak tercapainya realisasi pendapatan seratus persen, melainkan hanya mencapai 98,85 persen. Disisi lain realisasi belanja dan transfer daerah hanya tercapai 94,07 persen. “Atas capainnya ini kami mempertanyakan apakah performa tersebut adakah korelasinya dengan kapasitas sumberdaya aparatur yang belum memadai, ataukah masih adanyanya penempatan mapun penugasan aparatur yang tidak relevan dengan kapasitasnya. Seperti penempatan pada right man right place atau ada factor lain,” ujarnya.

Fraksi PKB yang disampaikan H Ihsan berharap agar lebih memperhatikan potensi-potensi sumber PAD dan diperlukan kajian potensi penndapatan daerah sehingga pencapaian target jauh lebih baik kedepannya.

Selain itu, Fraksi PKB juga mengapresiasi capain yang diberikan BPK. Akan tetapi temuan-temuan oleh BPK menandakan ketidakmasimalan dalam kinerja, terdapat ketidak sesuai Antara perencanaan dan aktualisasi yang ada. “Terhadap persoalan ini kami merekomendasikan untuk segera melakukan follow-up, mengantisipasi upaya hal tersebut tidak terulang ditahun berikutnya,” terangnya.

Selain itu, terhadap retribusi daerah yang hanya realisasinya sebesar 68,79 persen, ini disebabkan ketidakcermatan dalam menentukan target pencapain. Asumsi yang digambarkan dalam target berarti masih mentah, sehingga realisasinya jauh berbanding dengan perencanaan. “Hal ini juga diperlukan kajian yang mantang dalam menyusun dan menentukan perencanaannya,” katanya.

Fraksi PPP disampaikan H Mayuki menyampaikan, persoalan Dam Mujur yang sudah dianggarkan Rp 5 miliar, bahkan dilakukan dua kali perubahan akun dari belanja barang menjadi belanja jasa. Namun, tidak bisa teralisasi, sehingga ini menjadi pertanyaan Fraksi PPP seperti apa kelanjutan tim percepatan pembangunan Dam Mujur.

Begitu pula, kelangkaan pukuk dan gagal panen , seperti apa langkah kongkret Pemkab Loteng untuk mengantisifasi hal tersebut. “Kami juga minta kepada Pemkab Loteng untuk melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran,” terangnya.

Fraksi PKS yang disampaikan Humadi juga meminta kepada Pemkab Loteng agar apa yang menjadi kelemahan dari hasil audit BPK dapat diselesaikan. Selain itu, terhadadap masih rendahnya realisasi PAD pada sector retribusi, agar meremuskan dengan baik. Sehingga target bisa terpenuhi. “Kami juga minta dalam pengelolaan asset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang jelas. Sehingga tidak merugikan daerah,” ujarnya.

Fraksi PBB disampaikan HL Arif Rahman Hakim menegaskan, Pemkab Loteng harus menekan kebocoran PAD, terutama rektribusi parker dan pasar. Termasuk memaksimalkan pajak hotel dan restoran.

Selanjutnya, pelaksanaan tender proyek hendaknya dilakukan secara professional tanpa interpensi pihak tertentu. “Kami juga merekomendasikan pemerintah agar menambah alokasi Bansos kesehatan untuk mencover masyrakat miskin yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ungkapnya.

Selain itu, Fraksi PBB juga merekomendasikan agar dinas Pendidikan menjamin pelaksanaan PPDB bersih dari pungutan liar yang bisa menghambat masyarakat miskin atau kurang mampu dalam mengenyam pendidikan.

Fraksi Nurasi Perjuangan, Suhaimi juga mengatakan, pembangunan di Loteng masih menitik beratkan pada sector fisik, pembangunan infrastruktur saja. Dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPJ pelaksanaan APBD 2017 mengindikasikan serapan anggaran masih harus diperbaiki. Harus disusun dengan strategi kebijakan agar seluruh anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejateraan masyarakat pada tahun anggaran berikutnya. “ Kami juga sarankan agar realisasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyajian secara sistematis, terstruktur, rasional dan komprehensif,” ujarnya.

Majrun dari Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait menurunnya pasokan air irigasi, sehingga sejumlah petani tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mengairi sawahnya. “Kami juga minta penjelasannya terhadap respon pemerintah atas aspirasi masyarakat mengenai status peningkatan jalan,” tungkasnya. |dk

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.