APBD Loteng 2017 Surplus Rp 17,1 Milyar

APBD Loteng 2017 Surplus Rp 17,1 Milyar

LOMBOK TENGAH, MP – Berdasarkan besaran rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 mengalami surplus sebesar Rp 17,1 milyar, yang merupakan selisih positif antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Loteng, Lalu Fathul Bahri, Sip dalam penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Loteng tahun anggaran 2017, saat sidang paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Loteng, kemarin.

Selanjutnya terang Fathul, surplus anggaran tersebut dimanfaatkan melalui pengeluaran pembiyaan yang diarahkan untuk penyedian dana dalam rangka pembayaran angsuran pokon utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 17,1 milyar.

Sehingga, dengan pembayaran tersebut, maka kewajiban pemerintah Loteng terhadap pengembalian pinjaman daerah pada PT SMI dapat terselesaikan atau luna pada tahun anggaran 2017. “Adapun kabijkan penerimaan pembiyaan pada RAPBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 0,00. Sedangkan pengeluaran pembiyaan sebesar Rp 17,1 milyar. Artinya secara struktur anggaran menyebabkan pembiyaan netto sebesar minus Rp 17,1 milyar,”terangnya.

Dengan adanya surplus dan besaran pembiyaan netto sebesar minus Rp 17,1 milyar jelas orang nomor dua dijajaran Pemkab Loteng ini, telah menjadikan struktur RAPBD Loteng anggaran 2017 dalam posisi berimbang atau besaran selisih lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) senilai Rp, 0,00.

Sementara jelas Fathul, RAPBD tahun anggaran 2017 yang dibahas secara bersama-sama tersebut, direncanakan sebesar Rp 1,390 triliun, dengan rincian PAD ditargetkan sebesar Rp 170 miliar, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 12 milyar  dari target pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 157 miliar. Kemudian, dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1,078 triliun, mengalami  penurunan sebesar Rp 499 miliar, dibandingkan APBD setelah perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,577 triliun. Sedangkan,  pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 141, 977 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 46, 727 miliar, jika dibandingkan dengan besaran target pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 188,704 miliar. “Pendapatan sah terdiri dari penerimaan pendapatan hibah dari pemerintah  seperti hibah WISMP II dan hibah pendidikan sebesar Rp 1,7 miliar. Pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi sebesar Rp 42,373 milyar. Dan dana penyusaian sebesar Rp 97,903 milyar, yang meliputi dana insentif daerah sebesar Rp 5 milyar dan dana desa sebesar Rp 92,903 milyar,” terangnya.

Sementara, belanja daerah sebesar Rp 1,373 triliun. Atau mengalami penurunan sebesar Rp 586 milyar, dibandingkan dengan plafon anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 1,959 triliun. Adapun rincian belanja daerah tahun anggaran 2017 meliputi, Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 900 milyar, Belanja Langsung sebesar  Rp 473 milyar.

Penganggaran belanja tidak langsung terdistribusi ke dalam beberapa jenis belanja, seperti belanja pegawai sebesar Rp 672 milyar, belanja bunga sebesar Rp 350 juta, belanja hibah sebesar Rp 9,866 milyar, belanja bantuan social sebesar Rp 1,901 milyar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp 7,758 milyar, belanja bantuan kepada pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp 206,491 milyar, meliputi penganggaran belanja bantua kepada pemerintah desa sebesar Rp 205, 691 milyar dan penganggaran belanja bantuan keuangan kepad partai politik hanya sebesar Rp 800 juta. “Belanja tak terduga sebesar Rp 1 milyar,” terangnya.

Sedangkan, plafon belanja langsung mengalami penurunan sebesar Rp 272 milyar dari plafon anggaran tahun 2017 sebesar Rp 473 milyar. Jika dibandingkan pada plafon perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 745 milyar. “Ini didasarkan pada penyesuaian terhadap rencan target pendapatan daeerah tahun anggaran 2017. Dimana, pada rancangan APBD tahun anggaran 2017 belum dianggarkan pendapatan yang bersumber daru dana alokasi khusus (DAK),” ungkapnya. (dik) (Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda. Kaupaten Lombok Tengah dengan matapena.co.id)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.