Pansus Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Pansus Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

LOMBOK TENGAH, MP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna, Rabu (27/4) kemarin. Agenda utama penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng, tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2015. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Loteng, dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi,FT, SE.

Dalam laporannya, dua juru bicara Pansus DPRD Loteng, Dra. Hj. Nurul Adha, HMZ dan H. Ahkam, secara bergiliran menyampaikan hasil kerja Pansus DPRD Loteng, dihadapan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. “Secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Loteng tahun 2015, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya,” tutur Nurul Adha.

Hanya saja, peningkatan  tersebut masih perlu terus ditingkatkan dimasa yang akan datang. Karena masih banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan, dalam proses pembangunan tahun lalu. Tentunya, itu menjadi catatan bagi pemerintah daerah kedepan untuk bersama-sama diperbaiki supaya kinerja pemerintahan dan pembangunan bisa semakin baik.

Pansus sendiri mencatat ada beberapa persoalan yang masih butuh perhatian serius Pemkab Loteng dimasa yang akan datang. Terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi urusan wajib. Seperti masih belum meratanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah antara sekolah negeri dengan swasta.

Minimnya perhatian kepada siswa berprestasi. Hingga perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru khususnya yang masih berstatus GTT yang juga masih minim. “Dari sisi fasilitas kesehatan, banyak fasilitas kesehatan seperti puskemas didaerah ini yang kondisinya masih belum layak. Sehingga tentunya butuh perhatian lebih serius lagi,” katanya.

Disisi lain, Pansus DPRD Loteng juga masih menemukan beberapa rekomendasi pada Pansus LKPJ tahun sebelumnya yang ternyata belum dilaksanakan oleh Pemkab Loteng sampai sekarang ini.  Sehingga rekomendasi tersebut kembali dijadikan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pemkab Loteng.

Dari sisi kinerja keuangan, Pansus juga mencatat capaian yang cukup  memuaskan. Dari target pendapatan daerah misalnya presentase capainya mencapai 99,07 persen. Yakni sebesar Rp 1,63 triliun dari target sebesar Rp 1,64 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melampaui target yakni 101,6 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 154 miliar terealisasi Rp 157 miliar.

Begitu pula, pos belanja daerah juga mencapai capaian yang lumayan tinggi. Dari target Rp 1,66 triliun bisa terealisasi sebesar Rp 1,55 triliun. Namun, yang menjadi catatan adalah besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dinilai cukup besar, mencapai Rp 118 miliar.

Disatu sisi besarnya nilai SILPA tersebut, bisa dinilai sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Disisi lain, hal itu bisa mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia. Akibat dari lemahnya sistem perencanaan keuangan daerah.

Untuk itu, Pansus meminta Pemkab Loteng kedepan bisa lebih sungguh-sungguh memperhatikan aspek perencanaan pembangunan daerah. Sehingga anggaran yang tersedia bisa benar-benar bisa diarahkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat didaerah ini. “Kita minta Pemkab lebih bersungguh-sungguh dalam memperhatikan aspek pembangunan daerah,” tandasnya. |dk

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.